Tuesday, June 9, 2009

Jangan Lagi Salah Anggaran

Amin Sudarsono
Pegiat PATTIRO Jakarta

Jumlah Alokasi Dana Khusus (DAK) untuk pendidikan yang sifatnya untuk perbaikan fisik sekolah pada 2009 sudah mencapai angka Rp 9,3 triliun. Namun, mengapa di televisi, koran dan media lainnya masih saja diberitakan banyak sekolah yang ambruk atau keropos bangunannya. Pertanyaan itu wajar muncul ke permukaan karena antara jumlah angka dengan result tidak berimbang. Ada yang salah di sini.


Rencananya, berdasar Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam APBN 2010, total anggaran pendidikan akan mencapai Rp 195,636 triliun atau rasionya 20 persen dari total alokasi belanja negara yang jumlahnya sekitar Rp 330 triliun. Porsi anggaran pendidikan 2010 itu berarti turun hingga Rp 11,777 triliun dibandingkan dengan tahun 2009, seiring dengan berkurangnya belanja pemerintah. Pada 2009 pemerintah pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 207,413 triliun atau 21 persen dari total alokasi belanja negara yang besarnya Rp 333,5 triliun.

Meski turun jumlahnya, rasionya tetap 20 persen. Ini artinya ada itikad baik dari pemerintah untuk tidak “mengkhianati” konstitusi. Amanat rakyat itu agaknya tetap diperhatikan. Namun, itu belum cukup. Harus ada mekanisme pendistribusian dan monitoring yang benar-benar tepat. Agar pertanyaan di atas tidak muncul lagi.

Berikut beberapa usulan bagi pemerintah pusat. Pertama, perbaikan mekanisme distribusi/pengalokasian skema investasi ke daerah. Inefisiensi utama muncul karena ketidaktepatan (mis-match) dalam mengarahkan anggaran (targeting). Daerah mengalami ketidakpastian alokasi anggaran dari pusat, sehingga kesulitan membuat perencanaan skala menengah. Terlebih bila didorong untuk membuat perencanaan partisipatif dan transparan. Selain itu hal ini cukup rawan praktek-praktek kolusi.

Pemerintah pusat tampaknya perlu membuka seluas-luasnya informasi terkait mekanisme alokasi skema investasi (misalnya DAK), baik bagi pemerintah daerah maupun stakeholder lainnya. Seiring dengan itu, pemerintah pusat juga harus mewajibkan daerah untuk melaksanakan tingkat transparansi yang sama di masing-masing daerah. Bahkan—jika perlu—mengaitkannya sebagai prasyarat desentralisasi fiskal.

Kedua, perbaikan manajemen keuangan di tingkat sekolah. Salah satu titik krusial dalam akuntabilitas anggaran pendidikan adalah pelaporan di tingkat sekolah. Pemerintah pusat sudah saatnya mengatur agar sekolah memiliki satu laporan keuangan yang standar dan terpadu (consolidated). Di dalam berkas laporan itu terdapat data tentang semua bentuk pendapatan yang diterima sekolah. Selain itu ada keharusan menyampaikan laporan pada semua stakeholder terkait, yaitu perwakilan orangtua, komite sekolah dan dewan pendidikan.

Ketiga, mengontrol kinerja daerah dalam target pendidikan dengan tegas. Pemerintah pusat harus lebih tegas dalam menilai kinerja daerah, khususnya pada titik-titik krusial tantangan pendidikan. Misalnya tingkat partisipasi SMP, kualitas pendidikan dan biaya pendidikan yang ditanggung orangtua. Untuk yang terakhir, peraturan di tingkat lokal harus segera dibuat.

Pusat juga harus mampu menilai indikator proksi kinerja pemerintah daerah, di antaranya adalah arah kebijakan daerah dan profil anggaran daerah. Hal itu semata untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengarahkan kebijakan dan anggaran ke titik strategis, seperti pelatihan guru dan anggaran langsung ke sekolah. Selain itu pemerintah pusat perlu menyebarluaskan hasil penilaian tersebut secara luas, untuk memastikan masyarakat luas ikut memantau kinerja daerah.

Sementara untuk pemerintah daerah, saya mengusulkan enam hal. Pertama, perbaikan mekanisme pengalokasian skema anggaran investasi ke sekolah. Diperlukan aturan lokal mengenai pendataan atau pemetaan sekolah (school mapping), dengan memasukkan unsur partisipatif dan transparansi. Daerah seharusnya membuat pemetaan kebutuhan sekolah secara terbuka bersama stakeholder, yang menjadi dasar kerangka belanja skema investasi ke sekolah dalam jangka waktu tertentu (misalnya 5 tahun ke depan). Kerangka belanja ini wajib dipublikasikan secara luas, sehingga memberi kepastian bagi sekolah, kesempatan bagi stakeholder terkait untuk ikut mengontrol implementasinya, dan mengurangi ruang bagi penyalahgunaan ataupun praktek-praktek gratifikasi.

Kedua, penguatan mandat skema anggaran operasional sekolah. Dibutuhkan aturan daerah yang berfungsi memperkuat beberapa mandat skema dari pusat. Salah satunya adalah kebutuhan aturan prioritasi penggunaan anggaran BOS, agar memberi panduan bagi sekolah untuk memprioritaskan pos-pos sesuai tujuan utama BOS, yaitu membebaskan beban biaya kelompok miskin dan menurunkan iuran orangtua murid. Penguatan mandat ini harus diikuti dengan mekanisme audit kinerja, sehingga pemerintah daerah bisa mengetahui sejauh mana hasil dari penggunaan anggaran dikaitkan dengan mandat utamanya.

Ketiga, membangun forum stakeholder sektor pendidikan. Sangat penting untuk membangun suatu forum berkala bagi semua stakeholder pendidikan, yaitu dinas pendidikan, dewan pendidikan, sekolah, komite sekolah, dan organisasi guru ataupun orangtua, untuk secara bersama membahas rencana program serta alokasi anggaran tahunan. Forum ini selain digunakan untuk kebutuhan perencanaan kebijakan dan kerangka belanja, juga berfungsi sebagai mekanisme komplain atau pengaduan atas masalah-masalah di seputar sektor pendidikan.

Keempat, perbaikan manajemen keuangan sekolah. Perlu kebijakan daerah yang mengatur standar pencatatan keuangan sekolah yang baku, mengikuti aturan umum akuntansi sederhana berupa format keuangan yang terkonsolidasi. Standar keuangan semacam ini mencantumkan semua pendapatan dalam satu format laporan, dan melaporkan semua pengeluaran riil sesuai belanja. Kebijakan tersebut juga mengatur bagaimana laporan ini juga harus dipublikasikan secara luas, baik secara internal maupun eksternal, termasuk kepada orangtua murid.

Kelima, penguatan komite sekolah dan organisasi orangtua. Diperlukan aturan-aturan daerah yang bertujuan memperkuat posisi dan peran komite sekolah ataupun organisasi orangtua, khususnya dalam peran monitoring sekolah. Misalnya berupa aturan surat keputusan pengangkatan yang lebih tinggi dari kepala sekolah dan peningkatan kapasitas berupa pelatihan.

Keenam, penguatan pengawasan oleh pihak legislatif. Walaupun secara normatif fungsi ini sudah otomatis dimiliki legislatif, pada kenyataannya pengawasan oleh legislatif sangat lemah. Legislatif bahkan seringkali tidak memiliki data akurat mengenai hasil belanja. Oleh karena itu dibutuhkan terobosan baik berupa aturan daerah ataupun institusionalisasi praktek-praktek inovasi yang bertujuan menguatkan pengawasan oleh pihak legislatif.

Jika rekomendasi untuk pusat dan daerah di atas terlaksana dengan maksimal, dipastikan akuntabilitas sekolah akan terbentuk. Efeknya, mutu sekolah akan terbangun. Tentu setelah urusan finansial lokal sekolah terselesaikan. Untuk yang t erakhir ini, sikap proaktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Agaknya, jumlah anggaran sebesar apapun, jika tidak akuntabel dan transparan, juga tidak akan tepat sasaran.[]

1 comment:

  1. rasanya, pengalaman menjadi wartawan di daerah mungkin memberi gambaran kepada Pak Amin bagaimana persoalan pendidkan di daerah.

    Birokrasi yang berbelit, membuat penyaluran dana diwarnai penyunatan-penyunatan. Seorang guru membeberkan hal ini pada saya setelah saya lulus SMA. parahnya lagi, penyunatan ini juga harus diwarnai oleh aktivitas oknum di sekolah yang mengambil kesempatan...

    wajar jika transparansi sekolah --apalagi pendidikan di level daerah-- menjadi sulit diwujudkan.

    ah, saya udah malas ngomong ini pak amin. udah bukan era saya, dua tahun di SMA udah cukup.

    ReplyDelete