Tuesday, June 9, 2009

Iklan dan Akuntabilitas

Akhir-akhir ini, layar televisi sering menayangkan iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Depdiknas. Iklan yang salah satunya memunculkan Bu Mus—tokoh utama film Laskar Pelangi—itu mengabarkan tentang adanya sekolah gratis alias tanpa biaya. Bahasa iklan memang biasa: selalu bombastis, provokatif dan lebih sering tidak sesuai dengan kenyataan. Di sana lebih banyak dihembuskan angin surga. Terlepas dari motif politis, banyak orangtua yang berbinar matanya tiap iklan itu ditayangkan.

Meski begitu, semua orangtua sudah tahu di mayoritas sekolah, bayaran selalu ditarik. Benar bahwa ada komponen pembiayaan yang tidak perlu dibayar orangtua murid, seperti buku pelajaran dan uang peralatan fisik. Namun sekolah ternyata masih kekurangan biaya. Untuk menutupi kekurangan, beberapa berinisiatif menjemput sumbangan orangtua murid secara sukarela, ada juga yang mewajibkan jumlah pungutan tertentu. Bahkan ada yang membuka lini bisnis dan pengembangan usaha kreatif untuk menambah pembiayaan.

Tidak ada sekolah gratis, yang ada hanyalah sekolah murah. Kalimat itu pernah dilontarkan Gubernur Jateng Bibit Waluyo ketika kampanye oleh Depdiknas mulai gencar. Menurutnya, harus ada kejelasan mana komponen yang dibiayai pemerintah dan yang harus dibayar oleh orangtua. Penjelasan ini, perlu diturunkan ke tingkat daerah. Karena Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berupa BOS itu langsung ditransfer ke rekening daerah, maka perincian skema pembiayaan yang lebih detil, diserahkan pada daerah. Bentuk kongkretnya adalah SK Bupati/Walikota, Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah.

Perjelas Aturan Main
Karena itu, persoalan pertama dalam masalah pembiayaan pendidikan adalah payung hukum yang menaungi, menjelaskan, memandu dan memberi koridor bagi manajemen keuangan sekolah. Misalnya di sebuah kabupaten sudah ada perda yang secara khusus mengatur masalah pembiayaan, tentu lebih mudah. Ini di luar regulasi yang memiliki konten substansi manajemen pendidikan, visi, misi dan hal yang bersifat non-finansial. Pemerintah pusat perlu segera membuat nota kesepakatan dengan legislatif pusat yang “memaksa” dan “mengikat” pemerintah daerah membuat regulasi detil di tingkat kabupaten/kota. Jadi, bukan hanya memberikan pernyataan pers seperti yang selama ini dilakukan Menteri Pendidikan. Terbukti, himbauan tanpa surat perintah atasan, selalu hanya menjadi macan ompong.

Masalah kedua yang dirasakan sekolah adalah skema pembiayaan pendidikan yang sangat beragam. Setidaknya terdapat tujuh skema yang umum digunakan, yaitu BOS, BOS buku, BOS pendamping, block grant, dana dekonsentrasi rehab, DAK rehab dan APBD rehab. Dalam implementasinya, beragamnya skema ini menyulitkan sekolah dan stakeholder terkait. Alih-alih pemantauan orangtua murid, pihak sekolah dan Komite Sekolah sendiri juga kesulitan memahami berbagai aturan tersebut. Hal ini berdampak pada lemahnya pemantauan oleh Komite Sekolah maupun orangtua siswa.

Perlu ada penyederhanaan skema pembiayaan. Misal, dikelompokkan dalam dua cluster skema, yaitu investasi dan operasional. Dua skema utama sudah mapan selama ini dan cukup akuntabel, yaitu DAK untuk skema investasi dan BOS untuk skema operasional. Secara bertahap dalam waktu yang ditetapkan, skema lain seperti Dekon, TP dan lainnya harus diintegrasikan ke dalam skema utama. Sebaiknya pusat juga mengarahkan daerah untuk mengikuti mekanisme dalam skema tersebut untuk penyaluran anggaran dari daerah. Penyederhanaan jenis skema akan memudahkan semua pihak untuk memahami dan mengontrol implementasinya.

Ketiga, tidak jelasnya aturan main pembiayaan. Tiap daerah berbeda memang bagus, menghargai kekhasan lokal. Selain kemampuan finansial mereka juga berbeda. Namun, tetap diperlukan standarisasi manajemen keuangan. Sehingga tidak bertumpu pada patron, tapi pada sistem. Bukan personal tapi lembaga.

Aturan-aturan formal yang bersifat prosedural seringkali kalah oleh aturan main informal. Posisi sekolah terhadap Dinas Pendidikan relatif lemah, polanya adalah patron klien, atasan dan bawahan. Padahal, sekolah seharusnya menjadi institusi yang memperjuangkan kepentingan siswa. Akan tetapi, posisi struktural kepala sekolah berada di bawah Dinas mengakibatkan kepsek mempunyai ketergantungan formal dan informal tinggi, membuat ‘suara’ sekolah lemah dalam memperjuangkan kepentingan siswa.

Keempat, sekolah kesulitan membuat prediksi yang jelas berapa anggaran yang akan diterima setiap tahunnya, karena hanya skema BOS/BOS Pendamping yang jelas rumus pengalokasiannya. Ini menyulitkan sekolah untuk membuat perencanaan jangka menengah, dan menyusun kebutuhan sekolah. Selain itu dirasakan ketidakpastian apakah skema yang ada sekarang akan berkelanjutan, mengingat dasar hukum yang belum jelas. Ini menyebabkan daerah dan sekolah ragu-ragu dalam menyusun kebijakan pembiayaan, misalnya dengan menghapuskan keseluruhan pungutan dari orangtua.

Pembiayaan BOS memang memotong rantai birokrasi yang rawan kebocoran. Dana ini ditransfer langsung dari pusat ke rekening sekolah. Namun kelemahan umum dari mandat skema pembiayaan ini adalah tidak jelasnya pengukuran kinerja. Kelonggaran ini dimaksudkan pusat untuk mendorong stakeholder di level sekolah bisa menentukan sendiri rencana penggunaan dana ini bersama sumber pendanaan sekolah yang lain. Akan tetapi temuan Pattiro menyebutkan bahwa hal tersebut membuat semua pihak cenderung hanya mengikuti aturan administratif dan tidak fokus pada substansi pemanfaatan dana BOS sesuai kebutuhan.

Mengukur Akuntabilitas
Selain itu, ternyata ada perbedaan antara pengelolaan BOS di perkotaan dan pedesaan. Di perkotaan alokasi BOS jauh dari kebutuhan. Semakin besar anggaran pemerintah semakin besar pula biaya pendidikan di kota. Meskipun sudah ada BOS buku, sekolah masih mewajibkan siswa untuk membeli banyak buku. Selain buku juga ada berbagai pelajaran tambahan.

Sekolah dasar di perkotaan banyak yang mewajibkan siswa kelas satu untuk mengikuti pelajaran tambahan. Jadi, tetap saja biaya yang harus dikeluarkan orangtua tidak berkurang. Berbeda dengan sekolah di pedesaan, alokasi BOS dianggap besar sehingga mereka cukup “kesulitan” untuk menghabiskan dana tersebut. Sementara, ada aturan “ancaman” jika BOS pada periode tersebut masih sisa maka periode berikutnya akan diturunkan jumlahnya. Hal ini kemudian disiasati dengan membuat laporan yang selalu habis dibelanjakan. Uang dibelanjakan untuk hal-hal tidak penting.

Pembiayaan investasi yaitu DAK, dana dekon dan APBD tidak didasari suatu data hasil pemetaan sekolah yang komprehensif dan terbuka. Masalah ini ditambah adanya tumpang tindih skema antara pusat, propinsi dan daerah, membuat alokasi ke sekolah tidak optimal memenuhi mandat pemeliharaan infrastruktur sekolah dan rawan penyalahgunaan. Besaran dan lokasi dana juga sarat dengan lobi-lobi politik.

Titik kelemahan dalam akuntabilitas sekolah yang lain adalah, tidak adanya laporan yang terintegrasi (consolidated). Seringkali tidak semua sumber penerimaan dicantumkan dalam laporan, sehingga rentan penyelewengan dan menyulitkan pengawasan oleh masyarakat. Selain itu paradigma sekolah mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban hanya pada pemerintah, karena pemerintah adalah pihak yang memberi mandat, memberikan dana, memeriksa dan berwenang memberikan sangsi atau tindak lanjut. Sekolah hanya memberikan pelaporan kepada masyarakat sebatas prosedural, dan berupa laporan umum, yang menyulitkan untuk dilacak/diaudit oleh masyarakat.

Selain kelemahan manajemen, suara dan tuntutan masyarakat pengguna maupun komite sekolah terhadap akuntabilitas sekolah relatif lemah. Masyarakat sudah merasa terbantu saat ada aturan pembebasan (sebagian) biaya langsung, dan kurang termotivasi untuk memantau sekolah, baik secara langsung maupun melalui Komite Sekolah.[]

3 comments:

  1. nah, begitu dong Pak AMin.

    jangan "mandul" setelah menikah... hahahaha

    kalau saya malah "mandul" setelah kuliah

    ReplyDelete
  2. tapi ada loh pak daerah yg benar2 menerapkan skul gratis. setahu saya di Dompu NTB

    ReplyDelete
  3. ass.wr.wb..
    bang amin pkbr nya?
    kapan nih ke banjarmasin ?
    katanya punya usaha katering ya?

    dari anas mantan wartawan Barito Post.
    masih ingatkan..

    ReplyDelete