Sunday, May 25, 2008

Usup Tak Pernah Dapat BLT

Namanya Usup (55). Bukan hanya namanya yang pendek, rejekinya pun sampai saat ini masih pendek. Tak pernah ada bantuan pemerintah bernama BLT mampir di rumahnya.

Minggu (25/5) siang, saat saya bertamu ke rumahnya, dia bersila di lantai rumahnya yang seluruhnya dari kayu. Warna biru cat rumah itu sudah kusam. Berbeda dengan rumah di kanan kirinya yang seluruhnya terbuat dari tembok semen dan bercat oranye cerah.

Siang itu, perangkat kerjanya berhamburan. Ember hitam berisi air, besi penjepit, satu kotak berisi perangkat reparasi motor, dan ban bekas yang dipotong kecil-kecil. Usup menjalani hidup dengan matapencaharian sebagai tukang tambal ban. Di beranda rumahnya yang hanya seluas 1,5 x 4 itu, dia menerima orderan tambal ban.

“Kadang jika kosong, saya mengojek juga. Hanya di depan sini saja,” ujar Usup sambil menunjuk sebuah sepeda motor Honda tua. Plat nomornya bahkan sudah kadaluwarsa. Usup mengaku tak ada biaya untuk perpanjangan surat-surat kendaraan itu.

Dalam satu hari, kadang ada tiga orang yang menambalkan ban motor mereka yang bocor. Satu kali tambal biayanya Rp 5.000. Tapi, kadang dua hari kosong tak ada orang yang menambal. Pendapatnnya, Rp 15.000 sehari. Itu pun belum tentu didapatnya. “Yah, namanya orang nambal itu kan musibah buat mereka. Masak kita berdoa semoga ban motor orang tertusuk paku,” senyum kecutnya mengembang.

Dia tinggal di rumah reot. Rumah di Kelurahan Sei Jingah Rt 11A Kecamatan Banjarmasin Utara itu, sudah ditempatinya selama 12 tahun itu, Usup hidup bersama istri dan anak perempuannya yang terakhir. “Saya punya lima anak, empat sudah berpisah. Selain itu, ada mertua saya yang hidup bersama saya,” katanya.

Mertua Usup tergolek di lantai beralas tilam kusut. Selimut tipis membungkus tubuh renta itu. “Mamah kena stroke. Sudah sepuluh tahun ini tak bisa bangun. Untuk biaya pengobatan saya tak bisa berbuat apa-apa. Biaya hidup saja susah,” ujar Usup didampingi Asmah, istrinya (48). Mata Usup memerah.

Tubuh Usup sendiri tak lagi kuat. Sejak tiga tahun yang lalu, dia berhenti dari pekerjaan tetapnya sebagai tukang jaga malam. Karena hampir tak pernah melihat cahaya matahari, dan selalu melek di tengah malam, pandangannya kini kabur. Dia mengalami gangguan penglihatan.

Kondisi tubuh yang tidak terlalu sehat, ibu mertua yang sakit, sementara istri tidak bekerja, membuat beban Usup cukup berat. Dia juga sama sekali tidak punya sawah atau kebun. Beras dan kebutuhan makan, harus dibeli dengan uang. Tapi, itu pun tak dipunyainya.

“Pendapatan tidak cukup, Mas. Tetangga sebelah saya ini cukup baik. Dia sering kasih kami beras dengan cuma-cuma, kadang memberi uang Rp 10 ribu buat belanja. Untung juga ada anak saya yang menyisihkan sedikit-sedikit buat ayahnya ini,” ujar Usup.

Di tengah himpitan nasib itu, Usup hanya bisa mengelus dada dan memandang dengan nanar, setiap ada tetangganya yang mengambil uang Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 300 ribu. Pasalnya, sejak tahun 2005 hingga 2008 ini, keluarga Usup tidak termasuk penerima uang kompensasi kenaikan harga BBM itu. Padahal, keadaan keluarga Usup sudah lebih dari cukup untuk dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Ketua Rt 11A, Bambang AM, yang menaungi kediaman Usup menjelaskan hal ini. “Begini, penerima 2008 ini berasal dari data penerima 2005 lalu. Sementara, BLT yang pertama pada 2005 itu, saya sebagai RT tidak dilibatkan dalam pendataan. Kemarin langsung ada dari Badan Pusat Statistik (BPS),” ujar Bambang.

Rt 11A Kelurahan Sei Jingah didiami 85 kepala keluarga. Sejak 2005, hanya 16 KK yang mendapat BLT. “Saat itu, ada mahasiswa mengaku sebagai suruhan BPS untuk mendata keluarga miskin di Rt saya. Lalu, mereka mendata, melaporkan ke BPS, sampai membagi kartu BLT. Semua itu, tanpa melibatkan saya,” tampik Bambang.

Karena itu, Ketua Rt tudak bisa disalahkan. Menurut Bambang yang juga guru SD 4 Sei Jingah ini, kesalahan pertama sejak mekanisme pendataan oleh BPS. Mereka kebanyakan memakai asumsi saja, tanpa crosscheck dengan Rt. Akibatnya, penerima 2008 sama saja orangnya.

Demikianlah, kasus salah sasaran cukup banyak terjadi. Tapi, jika mekanisme yang disalahkan, lalu bagaimana penyelesaian UsupUsup yang lain. Dengan uang Rp 300 ribu itu—sebetulnya—banyak hal yang bisa mereka lakukan. “Kami hanya bisa sabar saja, Mas,” kata Usup mengelus dadanya yang makin tipis itu.[]

No comments:

Post a Comment