Wednesday, August 1, 2007

Mereka Dipelihara Lampu Merah

Tulisan di Banjarmasin Post, 1 Agustus 2007

Ketika kita berjalan melewati sepanjang Jalan Ahmad Yani, di setiap lampu merah pasti bergerombol anak-anak kecil. Pakaian mereka kusut, berdebu, dan banyak yang kedodoran. Karena memang itu pemberian orang. Itupun tak pernah dicuci.

Terfikir di benak saya tentang korelasi yang ambigu antara religiusitas masyarakat Kalsel (terutama Banjarmasin) dengan kenaikan jumlah anak jalanan ini. Tentunya maksud religiusitas bukan hanya dalam tataran kultur, tapi juga struktur. Mungkin secara budaya, kita sudah sangat religius. Tetapi secara peraturan daerah, misalnya, belum berpihak kepada mereka yang disebut sebagai kalangan mustadh’afin itu.

Kita sudah cukup sering berbicara tentang anak jalanan. Bukan hanya dalam forum besar, seminar atau diskusi publik. LSM yang bergerak mengurusi anak jalanan juga cukup banyak, di Indonesia. Namun, sebuah fakta yang tidak terbantahkan bahwa ternyata semakin hari justru makin bertambah anak-anak kusut itu, di berbagai bilangan perempatan jalan di Banjarmasin.

Salah satu bunyi perundang-undangan di negara kita mengatakan, "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" Jelas mengutarakan tanggungjawab negara dan birokrasi yang menopangnya terhadap adanya "anak-anak terlantar" ini.

Mengapa bukan tanggungjawab pengusaha atau ekonom, atau agamawan, misalnya. Karena kita masih percaya bahwa struktur negara mampu berbuat lebih banyak dan memiliki daya paksa yang kuat untuk mengadakan sebuah perbaikan. Namun apa lacur, birokrasi pemerintah tidak mampu secara efektif menekan pertambahan angka anak jalanan.

Menjadi miskin jelas bukan pilihan mereka. Namun kondisi dan sistem menciptakan mereka. Kuasa sistem demikian kuat. Karena itu perlu diciptakan sistem yang memberdayakan, dan bukan yang memperdayai. Ini bisa dimulai oleh eksekutif daerah. Mungkin sebuah usul yang bagus jika DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan sebuah Perda yang mengatur keberadaan anak-anak jalanan di ibukota Kalsel ini. Itu sebagai langkah pertama.

Kedua, tentang pembentukan rumah singgah. Ke depan, seiring ramainya kota, sepertinya menjadi kebiasaan bahwa jumlah anak jalanan semakin banyak. Sebagaimana yang telah nampak di beberapa kota, semisal di Jawa. Pembangunan rumah singgah itu penting. Setidaknya merumahkan mereka yang merasa sudah tidak pantas tinggal di bawah bangunan beratap seng atau sirap. Rumah singgah menjadi sebuah media eksperimentasi pencerdasan masyarakat paling bawah. Karena itu, rumah singgah dan taman baca perlu digagas sedini mungkin.

Ketiga, masalah pembinaan yang kontinyu selalu berawal dari penyadaran (conscientizacao, menurut Paulo Freire). Tindakan penyadaran masyarakat selalu menemui kendala kultural. Termasuk di sini adalah cara pandang masyarakat terhadap sebuah persoalan. Kemiskinan, premanisme, dan kejahatan, misalnya. Sesuatu itu menjadi biasa karena setiap beberapa jam, seluruh stasiun televisi berandil memprovokasi masyarakat, baik sadar maupun tidak.

Berdasar pengalaman beberapa kota, mengatasi anak jalanan dan beberapa pelaku penyakit masyarakat (pekat) lainnya melalui pembinaan yang diadakan Dinas Sosial. Ternyata yang terjadi adalah efek sesaat yang tidak mengentaskan. Bahkan akhirnya mereka imun (kebal) dari formula pemerintah untuk memberdayakan itu. Ditangkap itu biasa, toh nanti bisa dilepaskan lagi.

Karena itu, perlu ada pembinaan sosial yang integratif. Pertama jelas dimulai dari pembentukan persepsi dan cara pandang. Persepsi bahwa mengemis bukan solusi akhir. Mereka perlu dimotivasi tentang harga diri, tentang ketinggian derajat manusia. Lalu melangkah pada character building (pembentukan karakter). Karakter mandiri dan siap berkompetisi nampaknya perlu ditekankan sebagai modal dasar nanti.

Baru kemudian yang keempat, terbentuknya sektor riil yang berupa Unit Usaha Kecil Menengah. Anak-anak jalanan bisa dimandirikan melalui perangkat usaha yang didanai pemerintah. Bukan masalah mempekerjakan pegawai di bawah umur, namun itu bertujuan mencetak kemandirian semenjak dini. UMKM sebuah solusi yang tepat.

Jangan membiarkan katub kemiskinan semakin erat tertutup. Jika ini dibiarkan, suatu saat akan terjadi ledakan sosial ekonomi. Itu sudah menjadi hukum alam bahwa ketidakadilan menciptakan pemberontakan. Setidaknya belum terlambat untuk memikirkan mereka yang dipelihara oleh lampu merah dan recehan yang terlempar dari dermawan itu.[]

No comments:

Post a Comment