Wednesday, July 11, 2007

Tanggapan atas Tanggapan

Ideologi, Revolusi dan Marxian
Tanggapan atas Tanggapan Pak Yusuf

Amin Sudarsono


Gembira rasanya, ketika membaca tanggapan yang diberikan oleh Pak Yusuf Maulana (YM) terhadap tiga makalah yang saya tulis. Benar yang telah diungkapkan, bahwa komentar dan tanggapan adalah sebuah sinyal adanya pemecahan kebekuan intelektual, yang selama ini diindikasikan mengalami sebuah stagnasi di kolong langit KAMMI. Mengenai public sphere, saya sama sekali tidak keberatan. Benar pula yang diungkapkan oleh YM bahwa ruang publik akan mengurangi bentuk tradisi hegemoni dalam konteks Tarbiyah. Di ruang ini, seluruh anggota milis berhak untuk mengajukan jawaban, pertanyaan dan tanggapan. Harapan saya, memang, agar makalah awal yang saya kirim ke kawan-kawan di milis ini sebagai pemantik mula bagi pengembangan gagasan konsep gerakan KAMMI secara integral-komprehensif. Dan, pada saat yang sama, sosialisasi bagi seluruh kader.

Dalam tiga makalah—yang sebenarnya sudah seringkali saya presentasikan di hadapan kawan-kawan peserta Daurah Marhalah serta beberapa forum lain—tersebut, saya mencoba mengelaborasikan tentang ideologi KAMMI dan peran KAMMI terhadap perubahan sosial. Semuanya saya coba berangkat dari konstitusi KAMMI yang, bagaimanapun, saya telah ikut andil dalam melahirkannya di Samarinda kemarin. Artinya, untuk konteks tertentu, draft AD/ART, GBHO dan segala derivasinya, sementara ini kita posisikan sebagai “kitab suci” yang akan memberi arahan dan petunjuk mengenai paradigma, dan arah kerja KAMMI ke depan.

***
Pertama, mengenai ideologi. Berbagai macam cara pandang terhadap ideologi memang akhirnya akan sangat membiaskan makna ideologi tersebut. Ada beberapa definisi yang hanya tepat untuk konteks politik, ada pula definisi ideologi yang mencakup seluruh dimensi hidup manusia, terutama jika memandang ideologi sebagai cara pandang, ide hidup dan perilaku.

Saya cukup sepakat jika kita adakan sebuah panel forum yang akan membahas pemaknaan ideologi, khususnya internal KAMMI. mengapa beberapa gerakan mahasiswa Islam tidak menjadikan Islam sebagai ideologi? Mengapa ada sebuah gerakan yang harus menggabungkan sebuah ideologi [baca: sosialis] dengan kata “religius”—untuk sekedar mengambil satu sisi Islam itu? Apakah jika kemudian mungkin akan lahir sebuah ideologi baru, semisal “kapitalisme religius”? [sebuah tulisan menarik tentang kapitalisme religius di harian Media Indonesia, 7 April 2005 oleh Luthfi Asyaukanie].

Nah, di wilayah inilah, saya berfikir bahwa KAMMI sudah mencukupkan diri dengan ISLAM. Lima huruf gedrik ini mencukupi untuk menjelaskan segala konsep ideologi. Dengan mengambil sisi pemahaman bahwa, menurut Imam Mardjuki dalam salah satu tulisannya di Suara Merdeka, KAMMI dilahirkan salah satunya berada dalam kutub adaptasi. Islam di mata KAMMI bukanlah dogma beku, kolot, antiperubahan atau kontra-modernisme. Islam adalah ideologi dinamis yang menyeimbangkan antara hal-hal yang tetap (ats-tsawabit) dan fleksibel (mutaghayyirat), karena Islam pada dasarnya idealita yang hanya bermakna bila direalisasikan di alam nyata.

KAMMI memaknai ideologi = Islam, karena memang kader KAMMI dicetak menjadi politis sejak mulanya. [Saya teringat dengan konsep kaderisasi siyasi yang digagas the three musketeers: Imron Rosyadi, Muktamar dan YM sendiri]. Sekali lagi dengan catatan bahwa politik di mata KAMMI-pun merupakan sebuah konsep yang khas. KAMMI memaknai politik sebagai al-qiyamu ‘alasay-syai-i bima yushlihuhu (menangani sesuatu dengan cara-cara yang memperbaiki sesuatu itu). Sehingga, di mata KAMMI, hubungan antara siyasah dan da’wah adalah hubungan antara cara dan sasaran (wasilah wa al-hadaf). Disinilah muncul istilah siyasah al-da’wah yang berarti al-istighlal ‘ala amtsal lajami’i mashadir al-quwwah fi tahqiqi ahdaf al-da’wah (upaya pendayagunaan berbagai sumber kekuatan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan dakwah), demikian kutipan dari tulisan Imron Rosyadi.

***
Kedua mengenai perubahan sosial di mata KAMMI. Sebelumnya saya akan memberikan klarifikasi. Dalam makalah saya tersebut, penyebutan dua konsep (Marx dan Weber), secara berurutan bukan bermakna ambivalensi atau pencampuradukan dua perspektif yang berlawanan. Jika mengingat bahwa makalah tersebut dibuat sebagai konsumsi calon AB I, maka tentunya harus dipahami bahwa makalah itu adalah tulisan pengantar. Artinya, penyebutan, di awal tersebut, secara bersamaan adalah sebuah dekripsi belaka. Kesalahan saya memang tidak ada penjelasan tertulis mengenai perbedaan dua perspektif ini.

Secara normatif, memang maratib al-‘amal itulah yang menjadi patokan bagi sebuah proses perubahan sosial. Maratib al-’amal dipahami sebagai sebuah tamsil, bahwa perubahan harus dimulai dari struktur terkecil dan paling fundamental dalam sebuah tatanan masyarakat, yaitu manusia-nya. Jika manusia telah ter-konstruk dengan baik, maka kumpulan di atasnya akan menjadi baik pula.

Sebenarnya, garis normatif itu harus tetap dibongkar. Saya sendiri sepakat dengan hal itu. Apakah revolusi menjadi sebuah metode atau sekedar jargon? Revolusi saya maknai sebagai sebuah proses percepatan. Metode itu, akan menjungkir balikkan segala tatanan feodal yang menghegemoni dan mendominasi seluruh kehidupan bangsa ini. Sebagai sebuah proses, tentunya harus tetap melalui berbagai tahapan, karena itu, saya sepakat dengan YM bahwa tidak ada garis pemisah yang benar-benar tegas antara Revolusi, Reformasi dan Restorasi. Semisal, kenapa langkah perubahan yang dilakukan oleh kaisar Meiji “hanya” disebut Restorasi? [dan bukan reformasi ekonomi, misalnya?].

Revolusi sebagai jargon kaum muda memang tetap diperlukan. Saya teringat dengan sebuah Lokakarya Politik di Semarang dua tahun yang lalu, saat itu seluruh peserta sepakat untuk menggulirkan isu junta pemuda sebagai respon ketidakpuasan kinerja Mega dan kroninya. Selain juga khawatir dengan pembusukan melalui Pemilu 2004. Junta Pemuda—yang kemudian menjadi sebuah bahan tulisan bagi Donny Riyadi, Humas KAMMI Daerah Semarang—menjadi sebuah impian bahwa pemerintahan ini akan dipegang oleh kaum muda dengan sebuah langkah pendahuluan: cut generation, pemotongan generasi [tua] !

Namun, apa yang terjadi sekarang? Bahkan gerakan mahasiswa mulai meredup peran politis nasionalnya. Bukankah agenda lokal: Pilkada, lebih enak untuk direspon?, demikian kata beberapa kawan. Saya tidak habis pikir, apakah benar yang dikatakan oleh YM bahwa perubahan sosial versi KAMMI sebenarnya evolutif?

***
Selebihnya, mengenai obsesi Marxian saya, mungkin itu benar. Saya jadi teringat ketika tahun 2003. Saat itu, RUU Keistimewaan Yogyakarta akan segera disahkan. Salah satu pasalnya, mungkin pasal 10, menyatakan bahwa “Gubernur DIY adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Wakil Gubernur DIY adalah Sri Paduka Pakualam.”

KAMMI Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan sebuah tim bernama TPKP [Tim Perumus Kebijakan Politik] dengan diketuai oleh Rofika Nora [mantan Ketua Departemen Sosmas KAMMI Pusat periode lalu] untuk merespon isu tersebut. Selama beberapa kali diskusi, selalu menjadi perdebatan. Ada dua kutub berkembang.

Saya memakai perspektif Marxian, yang berpendapat bahwa perubahan akan bisa terjadi bila kita melawan dan memahamkan akan adanya kelas feodal yang berkuasa di Yogyakarta. Sementara itu, Pak Muktamar menggunakan pendekatan Talcott Parsonian, yang berpendapat bahwa kultur masyarakat Yogya yang sangat menjunjung tinggi otoritas kraton menjadi justifikasi bagi RUU tersebut, dan perubahan harus bertahap. Atau bahkan, KAMMI menerima saja RUU tersebut. Ini berkaitan dengan sikap KAMMI DIY menghadapi pengebirian demokrasi oleh RUU tersebut. Hingga kini, sepertinya itu akan terjadi.[]

No comments:

Post a Comment