Wednesday, July 11, 2007

Tanggapan oleh Yusuf Maulana [YM]

Tanggapan atas Tiga Risalah Amin Sudarsono

Yusuf Maulana

Saya senang masih diberi umur untuk membaca tiga risalah dari sahabat baik sekaligus—untuk beberapa segi—muridku: Amin Sudarsono (AS). Tiga risalah—yang masing-masing berjudul “Ideologi KAMMI (IK)”, “Islam, KAMMI, dan Perubahan Sosial (IKPS)”, dan “Mempertanyakan Posisi Suci Mahasiswa” (MPSM) —tersebut sungguh sebuah refleksi pemikiran seorang pengkaji buku daras pemikiran dan praktisi aksi yang perlu untuk direspon. Respon, sebagaimana dimintai penulisnya, merupakan tradisi keintelektualan—tradisi agar tidak terjadi penumpulan ide atau bahkan penghambaan ide di KAMMI.

Untuk tujuan terakhir itulah saya harus meminta maaf, karena melanggar “syarat” dari AS, bahwa jawaban atau tanggapan hendaknya langsung dikirimkan ke alamat emailnya, bukan ke milis KAMMI Jogja ini.

Saya menginginkan dialektika antar-aktivis tidak perlu ditutupi. Saya ingin membuka apa yang diistilahkan, dan diidealkan oleh, Jurgen Habermas dengan ruang publik. Adanya ruang publik juga bukan sekedar formalitas, atau syarat prosedural agar diskusi di KAMMI (termasuk di milis) dikatakan memenuhi kriteria ruang publik yang dimaksud Habermas. Saya ingin menginginkan, ruang publik ini sebagai bentuk pengurangan tradisi menghegemoni dalam konteks Tarbiyah. Adanya hegemoni pada akhirnya akan memandulkan dan mematikan ruang publik itu sendiri. Saya mencoba konsisten dengan agenda intelektual profetk, dalam hal ini. Bagaimana pun adanya hegemoni akan memunculkan gejala dan fenomena ideologisasi. Cara pandang aktivis KAMMI pada akhirnya lebih merefleksikan sikap apologetik, membela namun tanpa pijakan argumentasi atau dasar yang memadai dan ilmiah.

Pada titik inilah saya berpikir, dan seharusnya, ada panel forum di KAMMI untuk membicarakan tiga risalah AS, khususnya tentang ideologi. Kita tuntaskan dulu pembahasan pelbagai perspektif tentang ideologi. Risalah AS yang berjudul IK saya lihat masih berpijak pada teori-teori ideologi yang mainstream. Buku Ian Adams (2004) Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya, sebagaimaan dikutip AS, sebetulnya buku yang memadai untuk menjelaskan keragaman ideologi mutakhir, akan tetapi belum komprehensif menjelaskan apa itu ideologi. Padahal, wacana ideologi sendiri sudah menyentuh pada topik post-ideologi—pemikiran yang tidak bisa dinafikan begitu saja.

Di sisi ini saya lebih menginginkan adanya pencerdasan makna ideologi itu sendiri sebelum mengenalkan macam-macam ideologi. Membicarakan apakah Islam sebaai ideologi juga menurut saya beriktunya saja. Hal ini untuk merapikan sistematika pemikiran kader KAMMI ketika berhadapan dengan gerakan lain yang masih keberatan dengan pengideologian Islam. Jadi, bila KAMMI memandang Islam sebagai ideologi, aktivisnya harus mampu menjawab keberatan pihak lain tersebut. Di sini kemampuan menjelajahi keberagaman definisi ideologi menemukan titik krusialnya. Jangan-jangan bukan persoalan Islamnya, melainkan cara memandang atau menganuti definisi ideologi tiap gerakan berbeda-beda.

Saya berharap AS mau mengonsisteni pengkajian ideologi, mengingat belum ada aktivis KAMMI di Jogja (saya sudah undur diri dari medan ini); begitu pula di Tarbiyah. Maksud saya, pengkajian yang komprehensif-ilmiah hingga tuntas, tanpa terjebak pada islamisasi ideologi—sebagaimana terjadi di sebuah komisariat besar di Jogja. Dan saya angkat dua jempol buat AS—karena inilah risalah-dasar yang cukup memadai untuk menjelaskan keragaman ideologi (meskipun belum komprehensif untuk menjelaskan definisi ideologi)—Terry Eagleton dalam Ideology: An Introduction (1991) merangkum enam belas pengertian ideologi yang selama ini berkembang.

Untuk memelajari ideologi, kita bisa mendekatinya dari tiga tinjauan. Pertama, pendekatan aliran ideologi—yang didasarkan pada asumsi tentang bagaimana dan darimana manusia mendapatkan pengetahuan; pendekatan ini sekaligus akan menentukan valensi ideologi: positif atau negatif; kedua, pendekatan yang didasari oleh kategori aspek psikolgis yang menjadi ranah ideologi (dalam kategori ini ranah ideologi dapat dikelompokkan menjadi: keadaran—ketidaksadaran, bahasa dan komunikasi, serta kekuasaan dan posisi sosial); ketiga, pendekatan historis berdasarkan kronologi dengan membandingkan waktu-waktu dicetuskannya konsep ideologi tertentu (Bagus Takwin, Akar-Akar Ideologi, 2003)

Nah, dengan beragamnya pendekatan—implikasinya beragam pula definisinya—membicarakan ideologi jangan sampai mendekati upaya doktrinasi. Maksudnya, menjelaskan definisi ideologi berdasar pada definisi, namun diklaim sebagai definisi tunggal (dan mutlak).

* * *
Adapun risalah berjudul IKPS, begitu pun cara AS memaknai intelektual profetik, saya lihat didominasi perspektif Marxian. Sayangnya AS dalam risalah ini kurang memaparkan ide-ide otentiknya. Ia hanya menuliskan atau menafsirkan (kembali) ide-ide yang resmi dianut KAMMI. Perubahan sosial ala KAMMI sebetulnya lebih mengarah pada evolusi, kendati tidak berarti dalam posisi ini menegasikan jalan revolusi atau reformasi.

Ada dua catatan untuk tipologi AS tentang bentuk perubahan sosial ini.

Pertama, pemisahan itu tidak bisa dibaca sebagai pilihan jalan yang konsisten. Artinya bila evolusi, ya tidak mungkin revolusi; bila revolusi ditempuh, tidak mungkin menempuh evolusi. Tidak begini seharusnya! Yang sering terjadi dalam sejarah adalah kedua bentuk ini saling berjalan seiring. Pendek kata, pembagian AS dalam konteks ini menurut saya perlu dibaca sebagai pengistilahan saja. Evolusi dan revolusi atau yang lainnya berkaitan erat. Bahwa kemudian sejarah mencatat ada yang menonjol (dikenal sebagai gerakan revolusi), hal ini tidak berarti mengabaikan fakta adanya proses pendahuluannya—evolusi, reformasi bahkan restorasi.

Kedua, pilihan jalan “akhir” (menonjolkan reformasi, misalnya) sebetulnya tidak berarti atau selalu yang terbaik. Bentuk perubahan sosial yang linier-konsisten menurut saya tidak ada. Akan tetap ada pencarian jalan untuk terjadinya perubahan. Karena itu, baik revolusi, evolusi, reformasi, maupun restorasi tidak bisa dinilai kualitas keberhasilannya dengan cara generalisasi. Artinya, di negara A revolusi berhasil baik dan aman; di negara B, bisa jadi melahirkan anarkisme.

Karena itulah, saya mencurigai tipologi AS “berandil” membiarkan penilaian yang berkembang selama ini di kalangan mahasiswa (termasuk aktivis KAMMI), bahwa perubahan yang terbaik adalah perubahan yang paling menuntaskan. Dan ini bisa dicapai dengan revolusi. Jadilah kemudian revolusi jargon yang terbaik mengungguli yang lain!

Meskipun menonjol perspektif Marxiannya (atau AS terobsesi?), saya melihat AS meluputkan fakta penting bahwa pembacaan dia tentang perubahan sosial versi KAMMI masih bias modernisme—modernisme sendiri kerabat dekat, untuk tidak mengatakan orangtua globalisasi, lini produk kapitalisme. Ada bukti dalam hal ini:

Pertama, ketika menyebutkan faktor penyebab perubahan sosial—yakni “Perkembangan teknologi; Konflik sosial (antar ras, agama dan kelas, sebagaimana tesis Marx); Kebutuhan adaptasi dengan sistem sosial (misal: birokrasi efektif sebagai respon terhadap lingkungan kompetitif.); Pengaruh dari idealisme dan ideologi pada aktivitas sosial (sebagaimana tesis Weber: etika Protestan dan semangat kapitalisme)”—AS, sengaja atau tidak, mencampuradukkan dua perpektif yang berlawanan namun tanpa dikomentari. Artinya, sementara AS mengakui adanya konflik kelas (khas Marxian), dia pun mengamini determinasi teknologi, yang tidak lain bias ke kapitalisme. Semoga sinkretisme ini sekedar kesalahan teknis karena dikejar deadline menulis makalah, dan bukannya AS seorang yang pseudososialis atau kapitalisme-semu.

Kedua, bila membaca risalah IKPS, akan tampak semangat pembacaan model perubahan sosial yang linier. Meskipun bukan pengapresiasi Hegel atau Fukuyama (sebagaimana Rijal al-Imam), AS tampaknya masih memercayai (setidaknya tidak ada penolakan atau reaksi sebaliknya) perubahan yang mengikuti—dalam bahasa matematika—deret hitung: setelah proses A, maka B, berikutnya proses C, dan seterusnya. AS dalam hal ini misalnya mengutip kembali doktrin Tarbiyah tentang maratibul ‘amal, sebuah contoh Hegelian yang ada di Tarbiyah. Dan AS praktis mendiamkan! Apakah tidak mungkin perubahan melalui lompatan (quantum), ketika kondisi di-setting ke arah perubahan meng-quantum ini? Artinya, usaha perubahan bukan dibayangi proses-proses berurutan maratibul ‘amal, sehingga menjadi kerja mekanistik; akan tetapi, bagaimana melakukan maratibul ‘amal yang sesuai konteks. Bisa jadi harus ada proses yang tidak perlu dilakukan atau diulang. Catatan kritis di sini adalah tertuju pada keharusan untuk mengurutkannya.

Tentang anasir perjuangan KAMMI, saya hanya ingin retrospektif: bagaimana KAMMI selama ini memerlakukan anasir-anasir itu? Alih-alih melibatkan mereka, KAMMI hanya mengomodifikasikannya. KAMMI memandang anasir itu sebagai sebuah modal produksi—bila menggunakan kacamata Marxian. Wajar, KAMMI mendekati mereka bila ada kebutuhan. Ini pula yang lazim saya jumpai di partainya kalangan Tarbiyah. Jadi catatan ketiga saya adalah meskipun dalam ideologi KAMMI disebutkan bahwa KAMMI menolak bentuk-bentuk penghambaan terhadap selain-Nya, akan tetapi dalam praktiknya KAMMI masih bersikap bak pemilik modal. KAMMI (dan secara umum gerakan mahasiswa) senantiasa mengandaikan masyarakat dalam posisi subordinat. Keegaliterianan masih belum menjadi modus bekerja KAMMI. Sayangnya, AS dalam hal ini alih-alih memberikan catatan kritis, ternyata justru mengulangi dalam kutipan risalahnya. Semoga ini bukan disebabkan beban kewajiban karena risalah IKPS dibuat untuk mengisi daurah marhalah.

* * *
Peran suci mahasiswa tidak perlu saya tanggapi secara khusus, karena topik ini pernah saya tulis di Kedaulatan Rakyat hampir setahun lalu. Intinya, bukan saja mempertanyakan, saya malah menyimpulkan bahwa keindependenan mahasiswa itu utopia! Berangkat dari keindependenan mahasiswa ini saya pikir akan bisa menjadi substansi risalah AS ketiga ini.[]

NB:

Dibandingkan Syarifuddin, ide AS saya nilai lebih canggih dan konstruktif serta santun—tidak membuka aib KAMMI. Selain itu, sistematika berpikir AS juga lebih rapi sehingga kita sebagai pembaca akan mengikuti ide yang mengalir. Hal ini tidak, atau belum, saya temui pada kader seangkatannya, kecuali Rijal al-Imam.

Walaupun demikian, saya heran, mengapa dia belum juga menghobikan menulis di koran?

No comments:

Post a Comment