Tuesday, May 1, 2007

Pekerja dan Regulasi Negara

Untuk MayDay

Berapa jumlah buruh yang ada di Indonesia? Tentunya sangat banyak. Seluruh pekerjaan fisik yang menguras tenaga dan mencurahkan keringat dilakukan oleh buruh fisik. Sementara itu, sebagian kalangan juga menyebut guru sebagai ‘pekerja pendidikan’, atau wartawan dengan istilah ‘kuli tinta’.

Kaum pekerja, adalah kaum mayoritas di negeri ini. Keberadaan mereka menjadi penopang bagi aktivitas seluruh elemen—baik pemerintah maupun swasta—di berbagai tingkatan. Tanpa adanya orang-orang yang menggerakkan badan dan mengasah otak demi tercapainya sebuah tujuan korporasi, maka tidak akan tercipta apapun jua.

Ada tiga hal yang ingin ditelisik melalui tulisan ini. Pertama adalah tentang jaminan kesejahteraan pekerja, kedua tentang asuransi bagi pekerja dan ketiga adalah kaitan antara investasi dan regulasi baru pemerintah yaitu UU PMA (Penanaman Modal Asing) dengan tenaga kerja Indonesia.

Pertama adalah masalah jaminan kesejahteraan pekerja. Berdasar riset ILO (International Labour Organization) pada tahun 2002, lebih dari 60 persen angkatan kerja Indonesia ada di sektor informal. Sisanya ada di sektor formal, yaitu bekerja di perusahaan, pegawai negeri dan lainnya.

Pekerja sektor formal ini mempunyai jaminan perlindungan, seperti tiap bulan mendapatkan gaji tetap, ada jaminan kesehatan dan lainnya. Sementara itu, pekerja sektor informal yang jumlahnya jelas lebih banyak ini, tentunya tidak mempunyai jaminan sama sekali. Ini merupakan sebuah perbandingan yang tidak sehat.

Pekerja sektor informal yang jauh lebih banyak ini harusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Political will dari pemerintah sangat berperan dalam menjamin kesejahteraan warganya. Peran pemerintah daerah sebetulnya sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Termasuk dalam hal ini adalah menekan angka pengangguran dan meningkatkan kapasitas pekerja yang sudah ada di sektor informal.

Dalam hal ini, tidak bisa diserahkan pada pusat lagi. Karena bagaimanapun, dengan adanya otonomi daerah, pemerintah pusat hanyalah berposisi sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, pendorong dan pemberi wacana-wacana. Praktek dan rill di lapangan, Pemda-lah yang mengurusi semuanya.

Kedua adalah masalah asuransi bagi pekerja. Seluruh buruh memiliki resiko kecelakaan yang tidak kecil. Semisal saja buruh bangunan, aktivitas mereka selalu diintai maut. Pekerja di bidang yang lain juga sama. Resiko itu harus diatasi dengan mengasuransikan seluruh pekerja di berbagai sektor.

Regulasi pemerintah yang terbaru adalah Kepmenakertrans No. 157/MEN/2003 yang mengatur tentang asuransi bagi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Meskipun begitu, ternyata peraturan ini belum sepenuhnya memberi perlindungan dan rasa aman bagi pekerja. Masih terdapat beberapa masalah yang belum bisa diatasi, semisal kepesertaan pembayaran premi, ruang lingkup dan jangka waktu asuransi, penyelenggara asuransi serta mekanisme klaim asuransi. Hendaknya persoalan ini segera diselesaikan.

Jika tenaga kerja di luar negeri sudah dijamin asuransi, maka pekerja di dalam negeri juga seyogyanya mendapat fasilitas yang sama. Perusahaan tempat bekerja seorang buruh harus menyediakan fasilitas tersebut melalui usaha persuasi negara.

Ketiga adalah tentang investasi dan regulasi pemerintah. Jauh-jauh hari, dalam Opini BPost, 17 Maret 2007, Nidah Nadawati telah menulis tentang kekhawatirannya berkaitan dengan pemberlakuan UU PMA tersebut. UU PMA yang lama (UU No. 1 Thn 1967) masih secara tegas mewajibkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan melakukan alih teknologi, agar kepemilikan oleh modal asing secara berangsur-angsur berpindah ke dalam negeri dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, dalam UU PMA yang baru tersebut—yang telah dibahas dalam Sidang Paripurna DPR RI tanggal 29 Maret 2007—tidak menyebut klausul tentang alih teknologi, apalagi fasilitasi pendidikan bagi TKI.

Kondisi ini sebetulnya cukup memprihatinkan. Pada saat dunia menjadi global, sekat antar negara sudah hilang dan persaingan bebas menjadi semakin vulgar, maka langkah protektif seperti apa yang harus dipikirkan pemimpin bangsa ini? Untuk melindungi pekerja Indonesia harusnya dibuatlah regulasi yang berpihak pada bangsa sendiri dan mengutamakan keindonesiaan seseorang.

Usulan ini bukanlah sebentuk chauvinisme (nasionalisme sempit), juga bukan sebuah nepotisme dalam bisnis. Bukankah Malaysia memberlakukan sebuah kebijakan yang mendahulukan Melayu daripada China, India atau Barat? Langkah Malaysia ini semata-mata karena menginginkan agar warga mayoritas mendapat prioritas dan kesejahteraannya setara dengan kelompok etnis yang lain. Mencontoh dari negeri jiran ini, ada baiknya jika Indonesia berfikir kembali untuk mengundang investor asing yang akhirnya menjajah secara ekonomi bagi bangsa ini.

Terakhir, spirit Islam mengajarkan kepada pemeluknya, agar buruh mendapat perhatian yang besar. Negara memiliki peran besar untuk mensejahterakan kaum buruh, demikian pula kaum pengusaha harus berbuat adil dengan kaum buruh.

Hendaklah kita mengingat hadits berikut. “Tiga orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti: yaitu orang yang telah memberikan karena aku, lalu berkhianat; orang yang membeli barang pilihan, lalu ia makan kelebihan harganya; serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan transaksinya sedangkan upahnya tidak diberikan.” (HR Bukhari dari Abu Hurairah). Hadits ini berprinsip pada keadilan. Karena itu, adil-lah pada kaum pekerja. []

1 comment:

  1. assalamu'alaikum
    makasih udah nanggapin tulisan saya yang dulu pernah dimuat di radar banjarmasin, its about islam-sosialis.

    ReplyDelete