Friday, May 11, 2007

Mengenang Jejak Demonstran

Bulan Mei diperingati seluruh elemen masyarakat sebagai bulan Reformasi, saat negara berbenah melalui momentum 1998. Saat mahasiswa menggugat kemapanan struktur pemerintahan, saat mahasiswa turun ke jalan meneriakkan kebenaran—sekaligus menawarkan gagasan muda tentang sistem bernegara yang baru. Mungkin tidak matang, tapi setidaknya ada itikad baik dari generasi baru bangsa ini.

Mengingati seluruh detik-detik bersejarah dalam bingkai kemahasiswaan, haruslah ada refleksi mendalam tentang seluruh perjalanan ini. Sudah berapa tahun semenjak 98, sudah sembilan tahun! Jika tidak terjadi apapu, mungkin anak muda harus kembali menguasai parlemen jalanan. Biarkan rakyat bicara.

Mumpung, masih ada, sekalian saya ingin nostalgia masa lalu. Saat suara lantang masih bisa keluar dari tenggorokan. Dulu, di jalanan Jogjakarta:

Harian Bernas, 24 April 2003

Besok Siaga Satu Gulingkan Mega-Hamzah

Yogya, Bernas

Berbagai elemen anti pemerintahan Megawati Soekarnoputi- Hamzah Haz akan menggalang aksi besar-besaran, Jumat (25/4) siang besok. Aksi yang akan dimulai dari perempatan Jalan Jendral Sudirman Yogyakarta dan berakhir di perempatan Kantor Pos Besar, dinamakan “Perlawanan Nasional: Siaga Satu Gulingkan Mega- Hamzah”.

Berbagai elemen itu antara lain KAMMI DIY-Jateng, PRD, LMND, BEM se-DIY dan Jateng, SAVAR ISI, PAS IAIN, Aliansi Masyarakat Papua (AMP), Sekar, Serikat Pengamen Indonesia (SPI), Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak), Serikat Tani Lereng Merapi, Gerakan Rakyat Menggugat (Geram), Serikat Pekerja Kesehatan (SPK), Aliansi dan Nelayan Pesisir Kidul.

Koordinator umum aksi M Arif Fibri kepada Bernas, Rabu (23/4), menjelaskan, aksi itu merupakan bentuk protes sekaligus merupakan cara alternatif untuk mengkomunikasikan kesengsaraan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia kepada Mega-Hamzah yang telah kehilangan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. “Maksudnya agar rakyat kecil sebagai bagian dari civil society berdaya untuk bebas dari penguasaan dan penindasan yang sewenang- wenang dari kelompok tirani minoritas bangsa, yakni para elit pemerintah,” ungkap Fibri.

Koordinator lapangan Amin Sudarsono menambahkan, dengan aksi itu pihaknya ingin menegaskan sikap rakyat yang benar-benar obyektif dan mempunyai kesadaran kritis dalam melihat kondisi bangsa dan pemerintah yang telah melupakan mereka. Rakyat juga diajak untuk obyektif untuk menentukan pilihan secara tegas, yaitu meminta pergantian penguasa atau tetap tertindas.

Amin menyatakan, panitia aksi menegaskan massa sejumlah 5000 orang yang datang dari berbagai unsur termasuk masyarakat. Ada 6 tuntan selain penurunan Mega-Hamzah yang akan diserukan, yakni penurunan harga-harga kebutuhan pokok, perbesar subsidi bagi rakyat, penolakan IMF dan penghapusan hutang negara, pewujudan Indonesia yang berdikari dan penolakan atas re-DOM-isasi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). (idy)[]


The Jakarta Post, 14 Februari 2004

Students step up pressure

The Jakarta Post, Jakarta

Students nationwide again took to the streets on Friday, rejecting the Supreme Court's decision that acquitted Akbar Tandjung of graft charges.

The second day of protest went peacefully, unlike the day earlier, when at least 60 student protesters were hospitalized after clashes with police.

On the second day, students again pressed their demands that the Attorney General's Office (AGO) review the Akbar case and reopen it. They also demanded the Indonesian authorities investigate four of five judges who acquitted Akbar, whom the students accused of doing backroom deals.

Police tightly guarded protests across the archipelago, but no blood was spilled.

In Yogyakarta, an ancient city known to have been the pocket of progressive students, some 800 students staged protests in front of the Gadjah Mada University traffic circle, demanding the AGO reopen and review the case.

Amin Sudarsono, the coordinator of the protest, alleged that the verdict was the outcome of a backroom deal and therefore had to be rejected. “The verdict was weird. The district court and the high court found Akbar guilty of corruption, but he was subsequently acquitted by the Supreme Court.

“The case must be reopened to guarantee that justice is done,” he shouted to crowds of protesters.

According to the law, a proposal to reopen and review a case may be filed only by a defendant or the family of the defendant, not the public.

However, Didi Supriyanto, a legislator from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) said in Jakarta that it was still possible to demand reopening and review from the AGO.

“There have been precedents,” he said, referring to the Gandhi Memorial School and Muchtar Pakpahan cases.

The students in Yogyakarta, mainly from the Indonesian Muslim Students Action Front (KAMMI), staged some street theater then dispersed peacefully afterward.

In the Central Java capital, Semarang, a similar protest was held by hundreds of students from KAMMI and from Soegijapranata Catholic University, and the Democratic People's Party (PRD). The students carried a bier, on top of which was a picture of Akbar wearing a yellow Golkar Party jacket. The students staged a protest in front of the Central Java High Court.

The Supreme Court verdict was the “death knell of law enforcement in Indonesia,” according to the protesters.

The students demanded that the Supreme Court judges be investigated, fearing that they had made backroom deals in reaching the verdict.

In the East Java capital, Surabaya, hundreds of students from various universities staged a protest in front of the governor's office, criticizing the verdict.

In the North Sumatra capital, Medan, dozens of students from various universities descended on the provincial council building. Besides rejecting the verdict, the students also demanded that the authorities investigate the clash between students and police in Jakarta on Thursday, which left at least 60 students injured.

They said that the clash was engineered by the police in order to deter student protesters from taking to the streets again.

“The students were not armed. We condemn the repressive approach by the police,” said Usman, a student protester.

In a separate development, the Supreme Court verdict fueled tension in the small East Java town, Bojonegoro, where five command posts belonging to the Golkar Party Supporters Front (BBPG) were set on fire by unidentified people at dawn on Friday.

The five posts were set alight by four people on two motorcycles between midnight and 1 a.m on Friday, some six hours after the Supreme Court had declared its controversial verdict.[]


Suara Merdeka, 18 Februari 2005

Lagi, Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM

YOGYAKARTA - Mahasiswa kembali melakukan aksi menolak rencana kenaikan BBM. Kemarin, puluhan demonstran menuntun sepeda motor sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah tersebut.

Mereka menuntun sepeda motor dari bulevar UGM menuju Perempatan Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Poster penolakan BBM ditempelkan di bawah lampu depan tiap-tiap sepeda motor. Selain itu, berbagai poster dan spanduk juga dibentangkan di barisan paling depan.

Sebelum sampai di Perempatan Kantor Pos Besar, demonstran berorasi di Perempatan Tugu dan DPRD DIY.

”Akibat kenaikan harga BBM, semua kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban,” tandas koordinator aksi, Amin Sudarsono.

Dia menegaskan, apabila rencana kenaikan benar-benar terjadi, itu hanya menjadi bom waktu bagi pemerintahan sekarang.

Lebih-lebih jika kebijakan tersebut tidak disertai langkah-langkah agar kehidupan ekonomi rakyat tidak tergoncang.

Prediksinya, ledakan besar berskala nasional dengan biaya sosial, ekonomi, dan politik sangat tinggi itu tidak akan terelakkan.

Semua upaya mengangkat bangsa dan negara dari keterpurukan seperti yang pernah dijanjikan SBY-JK akan menjadi impian belaka.

Tolak Keras

akyat sebenarnya sudah merespons rencana kenaikan harga BBM dengan menolak keras kebijakan itu. Akhirnya, pemerintah memang menunda pengumuman kenaikan meskipun sebenarnya tetap akan memberlakukannya.

Demonstran menilai pemerintah memanfaatkan bencana tsunami untuk melakukan pembenaran terhadap kenaikan harga BBM.

”Kenaikan harga BBM hanya akan menambah kesengsaraan rakyat, kebijakan tersebut tidak adil dan bukan cara yang sahih untuk mengatasi krisis keuangan negara,” tegas Amin.

Dana kompensasi sebesar Rp 15 triliun tidaklah cukup sebagai pengganti penderitaan rakyat selama ini. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah itu mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan malah membuat penderitaan.

Berkali-kali dia meneriakkan cara-cara kapitalistik termasuk campur tangan asing dalam pengaturan ekonomi Indonesia.

Sudah waktunya pemerintah mengesampingkan campur tangan pihak asing, apa pun konteksnya, apalagi telah membuat rakyat menderita.

”Kami juga menyerukan agar seluruh rakyat ambil bagian dalam penolakan kenaikan BBM dengan seluruh kekuatan yang ada. Sebagai langkah boikot BBM, jika memungkinkan, tidak usah menggunakan barang-barang yang memerlukan BBM,” paparnya. (D19-80n)


Kompas, 24 Januari 2006

Dialog KAMMI-Bulog

KESEPAKATAN TOLAK BERAS IMPOR GAGAL

Yogyakarta, Kompas - Kesepakatan gerakan menolak impor beras yang ditawarkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Yogyakarta tidak terwujud. Dalam dialog yang dilakukan di Kantor Bulog Divre Yogyakarta, Senin (23/1), KAMMI mendesak wakil Bulog Divre Yogyakarta menandatangani kesepakatan penolakan impor beras, namun bulog menyatakan belum bersedia.

Mereka mendatangi Kantor Bulog di Jalan Suroto setelah berjalan kaki dari Bunderan Universitas Gadjah Mada, Pasar Demangan, dan Jalan Urip Sumohardjo. Sambil membawa spanduk dan poster, demonstran yang dipimpin oleh Kepala Departemen Kajian Strategis KAMMI, Amin Sudarsono ini bergantian berorasi menolak kebijakan impor beras.

KAMMI akhirnya dapat berdialog dengan perwakilan Bulog untuk menyampaikan aspirasi sekaligus desakan untuk menolak kebijakan impor beras. Faruq Octobri Komari, Kepala Administrasi dan Keuangan Bulog Divre Yogyakarta, mewakili Kepala Bulog menyatakan, pada dasarnya Bulog mendukung usaha mahasiswa untuk mengangkat nasib petani, namun ia belum bersedia menandatangani kesepakatan yang disodorkan KAMMI untuk menolak kebijakan impor beras.

”Apakah tidak sebaiknya gubernur yang menandatangani kesepakatan ini dulu, baru kemudian kami yang level jabatannya di bawahnya?”

Faruq mengaku, Bulog tidak berwenang dalam masalah impor beras karena hanya sebagai pelaksana order dari pemerintah saja. Jika impor beras dilarang, harus ada langkah untuk mencukupi stok nasional, karena sejak 1960-an Indonesia selalu mengimpor beras akibat tidak mencukupinya kebutuhan dalam negeri.

Amin Sudarsono menyatakan, penolakan Bulog menandatangani kesepakatan membuktikan Bulog belum berkomitmen penuh untuk membela kepentingan petani. (NIT)

No comments:

Post a Comment