Wednesday, May 23, 2007

Konflik dan Kedewasaan Politik

Hari ini, sepuluh tahun yang lalu, Banjarmasin porakporanda. Kerusuhan pertama di negeri ini sebelum turunnya Soeharto adalah di kota ini. Reformasi bergulir setahun sebelumnya. Ditandai dengan api, asap dan nyawa yang melayang. Saya hanya bisa merekam dari cerita-cerita kenalan di sini, tentang saudara mereka yang tidak kembali hingga sekarang. Lalu, apa masalah utamanya?
***

Dalam sejarah, bulan Mei menyisakan kesesakan dada bagi banyak warga negara ini. Ada haru biru bahagia, ada desah kesedihan, ada juga guratan kekecewaan. Di bulan Mei, hampir seluruh kota-kota di Indonesia memiliki momentum historis yang tidak layak untuk dilupakan. Terlebih momentum itu telah membekas dalam denyut kehidupan sosial politik masyarakat, sebagai sebuah fase yang memang harus dilalui dalam jejakan demokratisasi bangsa.

Seluruh penduduk Kalimantan Selatan, tentunya tidak akan pernah melupakan tragedi Jumat Kelabu, 23 Mei 1997. Genap sepuluh tahun yang lalu, kota Banjarmasin dicekam ketakutan, dihantam dengan berbagai provokasi dan isu perpecahan. Entah itu motif agama, ras, politik maupun kesenjangan ekonomi. Seluruhnya bercampur baur dan akhirnya memporakporandakan infrastruktur kota. Bangunan ekonomi, tempat ibadah dan berbagai ruas jalan menjadi rusak. Bukan hanya itu, beberapa nama warga Banjarmasin pun hilang tanpa jejak, bahkan ada yang hingga sekarang tidak diketahui nasibnya.

Setahun setelah Jumat Kelabu Banjarmasin, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri di Jakarta dari jabatannya sebagai presiden Indonesia. Itupun diawali dengan kerusuhan menakutkan yang menghilangkan sisi kemanusiaan seseorang. Seluruh daerah dan kota mengalami letupan, walaupun kecil. Rentetan peristiwa politik dari daerah ke tingkat nasional tersebut harus dimaknai sebagai sebuah fase tak berkeputusan. Seluruhnya berhubungan dan berjalin kelindan dalam kehidupan berbangsa.

Pada awal transisi reformasi sepuluh tahun lalu, sektor ekonomi-politik sangat mengedepan dalam krisis. Sektor ini kolaps dan sebagai efek domino, sektor yang lain mengalami kerusakan fatal pula. Konflik terbuka dalam tubuh masyarakat lalu terkuak tanpa ampun. Ego sektoral dan institusional mencuat dan menumbuhkan diktator-diktator kecil. Akhirnya gesekan sosial itu membentuk sebuah lingkaran setan yang bernama konflik. Gesekan antar elemen masyarakat tidak terhindarkan.

Dalam wilayah ekonomi muncul isu kesenjangan kaya dan miskin, pribumi dan non-pribumi. Dalam wilayah kultur mencipta kecurigaan antar suku dan gugus budaya. Sementara itu, wilayah politik—yang sangat sering dijadikan alat provokasi pertama—mengedepankan konflik antara partai politik. Di area terakhir inilah sebetulnya perlu dipertajam gagasan tentang paradigma konflik yang bisa memajukan dan kedewasaan dalam berpolitik. Berikut beberapa hal yang patut menjadi pemikiran bersama.

Pertama, masyarakat kita masih berada dalam fase transisi dari rezim otoriter Soeharto menuju demokratisasi. Periode peralihan, membutuhkan tenaga kolektif yang sangat besar hingga bisa berada dalam posisi establish, baik secara struktural birokrasi maupun budaya pemerintahan. Idealnya, dalam transisi, perubahan menuju demokratisasi. Faktanya, bisa saja menuju arah lain.

Larry Diamond (2004) menggambarkan tentang situasi “gerak ke arah lain yang belum jelas” ini terjadi di beberapa negara demokrasi baru di benua Asia dan Amerika Latin, yang akhirnya mencuatkan kerawanan. Karena memang situasinya lebih sulit dan kompleks lantaran kegagalan civil society mempertahankan, mengkonsolidasikan, memberikan vitalitas dan makna kepada demokrasi itu sendiri.

Diamond memberi analisis bahwa transisi itu bisa bergerak menuju ke arah sesuatu yang lain dengan gejala anomali dan abnormalitas atau dapat dikatakan sebagai the abnormality of transition. Kondisi ini ditandai dengan pemerintahaan plutokratik yang lemah, oligarkisme, korupsi, maraknya budaya kekerasan (cultural abuse), konflik, identitas, politik uang, rusaknya penegakan hukum, dan instabilitas politik. Tanda-tanda inilah yang terjadi pada akhir di periode Orba, termasuk yang mendasari konflik pada Jumat Kelabu 1997 dahulu. Inilah anomali transisi.

Transisi demokrasi yang melahirkan anomali budaya politik dalam wujud di atas, harus diwaspadai, dan bukan justru dimaklumi. Dalih bahwa reformasi itu berjalan pelan dan gradual tidak sepantasnya dijadikan alasan bagi kemandulan struktur governance mengatasi konflik yang timbul. Sekaligus pada saat yang sama, arah transisi harus diarahkan pada kedewasaan bernegara berwujud demokratisasi.

Kedua, penanganan konflik harus berpijak pada pendidikan multukultural. Konflik sering muncul akibat ego-sektoral dan institusional. Kebanggaan akan korps, partai, ormas dan kesukuan, sering dimunculkan dalam bentuk berlebihan. Dan hal itu meniadakan eksistensi elemen lain. Semata-mata, hal ini lahir karena belum ada paradigma multikultural yang kemudian diturunkan dalam format pendidikan berkelanjutan (sustainable education) dalam berbagai strata masyarakat.

Musa Asy’ari, guru besar filsafat UIN Sunan Kalijaga mengemukakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial, sehingga persatuan bangsa tidak mudah patah dan retak.

Bagi bangsa kita ini—dengan muatan yang sarat kemajemukan—pendidikan multikultural nampaknya menjadi sangat strategis untuk mengelola kemajemukan secara kreatif. Sebagai efek positif, konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan. Dari pendidikan multikultural yang kontinyu, selanjutnya perlu dimunculkan kedewasaan berpolitik bagi seluruh ”pemain politik”. Baik itu partai politik, elemen birokrasi maupun warga yang menjadi kader dan simaptisan sebuah parpol.

Ketiga, kedewasaan berpolitik sebagai landasan berdemokrasi. Keberadaan partai politik harusnya bukan untuk memunculkan konflik. Partai adalah instrumen yang mewadahi perbedaan aspirasi dan persepsi terhadap kebijakan negara. Idealnya, partai sudah memiliki kedewasaan politik, terutama adalah elitenya, yang lalu diturunkan kepada seluruh jajaran, kader dan simpatisannya.

Terdapat gejala umum bahwa transisi demokrasi yang gagal di berbagai negara menunjukkan penyebab kegagalan berdemokrasi yaitu para elite politik belum menyadari sepenuhnya makna dari nilai-nilai demokrasi. Padahal nilai luhur dari demokrasi yakni, kesiapan mental menang dan kalah yang didasari pada nilai-nilai moral. Mental seperti itu rupanya belum dimiliki dan dihayati oleh sebagian elite politik kita, sehingga elite sulit tidak mau menerima kekalahan dalam kompetisi politik, baik Pemilu maupun pilkada di berbagai daerah.

Tiga hal tersebut di atas sangat berkaitan erat. Kesadaran transisi (menuju) demokrasi, pendidikan multikultural dan kedewasaan berpolitik menjadi instrumen penting bagi penanganan konflik dan menciptakan kedamaian hidup. Belajar dari konflik Jumat Kelabu 1997 dahulu, hendaknya setiap momentum politik seperti Pilkada dan Pemilu mengantisipasi dengan memberi political education yang baik kepada warga. Semoga banyak hikmah bisa kita ambil dari kejadian yang menyedihkan itu.[]

No comments:

Post a Comment