Friday, April 13, 2007

Konstitusi Sebagai Kiblat?

Tulisan ini lahir saat terjadinya sebuah drama satire politik di sebuah lembaga dewan. Ijinkan aku menyebutnya kekonyolan politik para pencari kursi. Begini ceritanya, Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan kursi mayoritas di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tetapi, itu tidak secara otomatis mengangkat kadernya sebagai ketua DPRD. Koalisi besar lintas parpol--persis seperti yang erjadi di DKI sekarang--menghadang lajunya kader PKS ke kursi ketua dewan.

Tidak cukup itu, kini yang kedua kalinya dilakukan langkah penjegalan oleh koalisi lintas parpol. Tuntutannya satu: pecat para wakil ketua DPRD. Dua wakil ketua DPRD ini adalah Faqih Jarjani dan Sirajul Rahman, keduanya dari PKS. Alasannya adalah mekanisme pengangkatan Sekwan yang dianggap menyalahi undang-undang.

Kini, renunganku ada pada masalah konstitusi. Konstitusi menjadi koridor bergerak dalam bernegara. Jika ini saling berlawanan, mana yang dimenangkan? Jika ini terus dibiarkan, aku yakin, akan makin banyak sengketa dalam masyarakat. Hukum kita memang masih belajar.

http://banjarmasinpost.co.id/042007/12/opini/opini2.htm

Kita memahami, kehidupan bernegara tentunya harus memiliki kiblat sebagai penunjang stabilitas hukum terutama politik. Dalam hal ini, sebuah bangsa harus berkonstitusi. Ketaatan terhadap konstitusi ini menunjukkan keteraturan hukum dan sistem yang baik dari negara itu.

Beberapa kasus yang patut ditelaah adalah terdapatnya kesimpangsiuran dan kontradiksi hukum antarsatu produk hukum dengan sejenisnya. Ataupun produk hukum yang secara hirarkis berada di bawahnya, namun memiliki kekuatan besar di mata publik sehingga lebih dianut.

Contoh kontradiksi konstitusi bisa kita gunakan ketika membaca berita tentang manuver politik usulan pemberhentian Wakil Ketua DPRD HST yang cukup mencuat di media massa. Kalangan anggota dewan yang mengusulkan pemberhentian itu, menganggap tindakan dua wakil ketua DPRD HST (Faqih Jarjani dan Sirajul Rahman) salah dalam proses pemilihan sekwan (sekretaris dewan).

Argumentasi yang dikemukakan, yang dilakukan dua wakil ketua dewan itu tidak sesuai Pasal 123 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menafsirkan produk hukum ini, terdapat persepektif lain. Jika dirunut, sebetulnya proses penentuan sekwan oleh pimpinan DPRD itu dilakukan sesuai tatib (tata tertib) dewan yang notabene merupakan hasil keputusan dan kesepakatan bersama seluruh anggota dewan. Selain itu sudah merujuk pada peraturan yang berada di atasnya yaitu UU 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan (Susduk) Anggota Dewan.

Dalam tata urutan per-UU-an yang berlaku di Indonesia, UU mempunyai kedudukan di bawah UUD 1945 sehingga seluruh UU mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum negara RI. Karena alasan itu, UU 22/2003 mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan UU 32/2004.

Anggota dan pimpinan dewan dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh aturan yang disebut tatatertib (Tatib). Adalah wajar apabila wakil ketua menjadikan tatib itu sebagai acuan dalam melakukan tugasnya. Jika kemudian tindakan yang dilaksanakan ketua tidak sesuai aturan yang ada di UU lain, maka wakil ketua tidak dapat disalahkan atas tindakan itu karena peraturan yang memang sesuai dengan bidang tugasnya.

Argumentasi berikutnya, UU tersebut memuat klausul secara umum. Karena itu penjabaran secara rinci dan teknis ada dalam PP dan SK DPRD maupun bupati. UU 32/2004 mengisyaratkan pengangkatan dan pemberhentian sekwan berdasarkan keputusan bupati atas persetujuan DPRD. Hal ini dijabarkan oleh PP Nomor 25 Tahun 2005 dan dipertegas oleh SK DPRD yang dibuat bersama-sama, kemudian disebut Tatib DPRD.

Dari hal yang diuraikan di atas dapat disimpulkan, protes yang disampaikan sebagian anggota DPRD terhadap mekanisme pemilihan sekwan yang dilakukan wakil ketua dewan yang mengacu pada Tatib dan UU 22/2003 adalah tidak berdasar. Apalagi kalau tuntutan itu berujung pada pemecatan terhadap wakil ketua dari keanggotadewanannya.

Wakil ketua dewan telah mempunyai dasar peraturan dalam mengambil keputusan atau melaksanakan tindakannya. Sedangkan yang diungkapkan pengusul pemberhentian, yaitu tindakan tersebut tidak sesuai UU 32/2004, hal itu adalah di luar kekuasaan wakil ketua dewan.

Jika kemudian ini dipermasalahkan, maka kasus kontradiksi konstitusi terjadi lagi. Merunut kesalahan, ini berada pada pembuat UU yang ada di pusat. Jadi, kalau mau jujur dan berpikir jernih, tuntutan pengusul pemberhentian tersebut adalah salah alamat. Seharusnya mereka menuntut pembuat UU yang diperdebatkan itu, karena terdapat kontradiksi antara aturan dalam satu UU dengan aturan di UU lain untuk masalah yang sama. Bukan dengan membuat usulan pemberhentian bagi dua wakil ketua DPRD tersebut.[]


1 comment:

  1. Yup!!! Itulah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Semakin nampak pertarungan antara haq dan bathil. Tapi lepas dari itu,kadang kita juga harus lebih hati-hati ketika bermain dalam hutan belantara ini. Jangan sampai terjebak dalam suatu hal yang sepele. Ingat rumus... Aman dari segi Syar'i, Aman dari segi Konstitusi, Aman dari segi Citra.

    ReplyDelete