Saturday, March 17, 2007

Nonton Film Bareng

Siang tadi, ada pemutaran film reformasi di gedung Trisakti, Distako Kota Banjarbaru. Film yang entah sudah berapa kali aku tonton: Tragedi Mei 1998. Film ini memang mampu membuat penontonnya terkoyak-koyak hati melihat brutalisme aparat dan merenung tentang heroisme gerakan mahasiswa. Kawan-kawan "kiri" memang lihai untuk membuat hal-hal seperti ini. Bagaimanapun, sisi propaganda dominasi peran Forkot sangat nampak di film ini. Namun, bukan itu yang hendak kami diskusikan.

Kebetulan, dua komisariat besar di Kalimantan Selatan akan mengadakan Musyawarah Komisariat, yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Untuk KAMMI Banjarbaru, akan mengadakan besok pagi. Sebagai rangkaian acara, diadakan pemutaran film dan donor darah. Pemutaran film tadi pagi, diriku sebagai pembedah dan narasi proof-narasi memberikan sedikit refleksi tambahan dengan sebuah makalah: "Gerakan Mahasiswa Mau Kemana?".

Setelah reformasi memang terjadi kegamangan gerakan. Enam visi Reformasi, yaitu: (1) Amandemen UUD 1945 (2) Penghapusan peran Dwifungsi ABRI/TNI (3) Penerapan Otonomi Daerah (4) Penegakan Supremasi Hukum (5) Pertanggungjawaban Orde Baru (6) Budaya Demokrasi yang Rasional dan Egaliter belum dituntaskan dengan baik. Sementara itu, orientasi mahasiswa menjadi hilang seiring pseudo-demokrasi yang mulai berjalan di Indonesia. Sebuah proses demokrasi yang semu, hanya lipstik dan tidak substanif. Banyak masyarakat masih miskin dan tertindas. Lalu, aspirasi mereka lari kemana?

Film ini diputar sebagai sebuah alat refleksi bagi gerakan mahasiswa untuk mampu menaa langkah kembali. Bahwa tanggungjawab menggulirkan reformasi belum selesai. Bahkan reformasi hanyalah sebuah pintu. Berikut tulisanku:
------------------------------------------------------------

Gerakan Mahasiswa, Mau Kemana?
Amin Sudarsono


“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum
sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri”
(TQS. Al-Ra’d: 13)


Sepertinya, terlalu banyak “mitos” yang berkembang mengenai gerakan mahasiswa. Kalimat-kalimat yang kadangkala sloganistis masih terus dipercaya melekat dalam diri gerakan mahasiswa. Semisal agent of change, iron stock atau yang lainnya. Gelaran seperti itu, hendaknya bukan hanya sebuah teriakan kosong tanpa makna dan aplikasi. Gerakan mahasiswa secara organis harus terus berfikir tentang efektivitas strategi dan taktis [stratak] gerakan, terutama ketika struktur sosial, politik dan ekonomi bangsa tengah mengalami perubahan seperti saat ini.

Bulan Mei delapan setengah tahun yang lalu, gerakan mahasiswa tampil sebagai kekuatan baru dan berhasil menjatuhkan Soeharto. Pasca jatuhnya Soeharto, gerakan mahasiswa (GM) mengalami polarisasi gerakan. Hal ini mengundang kritik, bahwa gerakan mahasiswa ternyata—dianggap—tidak bersungguh-sungguh atas perjuangan reformasi hingga implementasi strategis Enam Visi Reformasi .

Saat ini, gerakan mahasiswa masih mengalami kegamangan akibat ketidakberdayaan terhadap drama politik elit: dari kebijakan pemerintah menjual aset-aset negara, apatisme terhadap problematika sosial dan ‘kontrak-kontrak’ politik akibat intervensi asing hingga penjualan idealisme mahasiswa dengan jabatan dan sogokan. Pragmatisme politik menjadikan mahasiswa tidak berwibawa sebagai pembawa aspirasi rakyat.

Benar apa yang dikatakan Kuntowijoyo (1993), tidak terbukti dalam sejarah bahwa politik sangat menentukan. Yang lebih berperan dan menentukan adalah arus besar berupa kekuatan-kekuatan sejarah yang meliputi perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan kultural. Fernand Braudel, sejarawan Prancis, mengkategorikan perubahan politik pada sejarah jangka pendek. Interaksi gerakan mahasiswa dengan politik setelah 32 tahun rezim Soeharto amat pendek. Namun sudah cukup berhasil menyadarkan masyarakat akan arti kebebasan dan partisipasi, walau gagal menyadarkan arti kemerdekaan dan kemandirian.

Walau begitu, sejauh ini banyak pihak yang melihat bahwa gerakan mahasiswa masih sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal jalannya reformasi dan transformasi politik. Justru saat ini merupakan tantangan bagi mahasiswa untuk mempersatukan platform gerakannya. Dengan tidak terlibat jauh ke wilayah politik praktis, sesungguhnya, mahasiswa tak perlu ragu dan risau dalam menempatkan posisinya. Karena itu, agar gerakan mahasiswa tetap mempunyai legitimasi moral yang kuat di masyarakat, seyogyanya aspirasi dan agenda yang diusung oleh mahasiswa harus dilandasi oleh daya kritis, rasional, objektif dan konstruktif.

Konsekuensi logis berubahnya orientasi struktur dan tatanan sosial dan politik ke arah demokratisasi merupakan sinyal baik bagi tumbuhnya partisipasi publik, termasuk mahasiswa. Lantaran itu, masih banyak alasan kuat bagi mahasiswa untuk terus-menerus melontarkan protes-protes sosial dalam rangka meluruskan dan mematangkan agenda reformasi dan demokratisasi. Sebab, reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa harus selalu dikawal, sehingga tidak tercuri oleh kepentingan pragmatis sebagian elite politik yang tengah menguasai struktur kekuasaan.

Reposisi Gerakan

Gerakan mahasiswa untuk perubahan senantiasa mengidentifikasikan diri sebagai gerakan moral (moral force). Istilah ini, seringkali justru menjebak gerakan mahasiswa pada kemandegan (stagnasi) proses perubahan sendiri. Perubahan sesungguhnya adalah proses berkelanjutan, bukan proses pemanfaatan momentum belaka—termasuk untuk revolusi sekalipun—karena masyarakat akan sangat lebih membutuhkan perubahan yang terarah dan riil membawa perubahan sosial padanya.

Pengalaman ’66, ’74 dan ’98 menunjukkan ‘kegagalan’ perubahan itu sendiri. Ketika generasi ’66 menjadi lambang status quo pada Orde Baru, dan ketika generasi ’74 pun terhenti dan terdiam. Mereka akhirnya terperangkap pada jebakan-jebakan politik yang menjadikan mereka sebagai kendaraan politik kekuasaan belaka. Termasuk ’98 yang kini pun ‘agak’ terdiam dan membiarkan proses reformasi tergagalkan.

Reposisi peran mahasiswa dalam proses perubahan adalah tema terbesar gerakan mahasiswa sekarang. Bahwa mahasiswa bukan lagi sekedar pendorong proses perubahan, tetapi pelaku perubahan itu sendiri. Keterbatasan wacana dan intelektual masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa mereka masih sangat membutuhkan pendampingan mahasiswa di dalamnya.

Tuntutan besar tersebut yang akan menambah kerja (atau meletakkan pada porsinya) mahasiswa ke depan. Pengulangan sejarah ’66 dan ’74 bukanlah pilihan yang baik. Tuntutan itu ter-representasikan dalam bentuk pendidikan politik berkelanjutan (bukan sekedar pembentukan opini massa), dalam bentuk pembangunan kesadaran yang terstruktur, dalam bentuk langkah-langkah riil di masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Hal yang akan membutuhkan analisis mendalam kondisi sosial masyarakat dan kerja sama yang rapi.

Sebagai pelaku perubahan, maka mahasiswa secara individu maupun kolektif (organis), harus menempatkan diri dalam arus besar perubahan secara bijak. Basis kompetensi keilmuan menjadi suatu yang signifikan untuk membangun masyarakat. Sebagai misal, adalah celetukan berikut, “Ketika penurunan Soeharto adalah praktikumnya mahasiswa sospol. Ketika krisis moneter adalah praktikumnya mahasiswa ekonomi. Sekarang saatnyalah mahasiswa teknik bergerak berpraktikum,” demikian kata seorang kawan saya yang mahasiswa Teknik. Distribusi peran gerakan mahasiswa ke seluruh lini masyarakat merupakan keniscayaan ketika perubahan masyarakat sudah melalui proses transisi demokrasi.

Memahami Perubahan

Uraian di atas dapat mengumpulkan beberapa hal yang harus dipahami oleh gerakan mahasiswa dalam membawa proses perubahan masyarakat (dan pemberdayaan masyarakat) :

Pertama, pilihan proses perubahan akan sangat tergantung pada kondisi sosiologis masyarakat, sehingga analisis mendalam berbagai aspek sosiologis dan historis masyarakat akan mempermudan perubahan, dan meminimalkan penentangan masyarakat sendiri. Penentangan masyarakat ternyata salah satu faktor penggagalan perubahan

Kedua, perubahan adalah proses berkelanjutan, bukan sekedar pemanfaatan momentum belaka. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah bagian dari proses perubahan. Dan bahwa momentum dapat diciptakan.

Ketiga, pendidikan masyarakat membutuhkan kerja-kerja terstruktur bukan kerja insidental yang reaktif. Pendidikan masyarakat bukan sekedar pembentukan opini tetapi juga kerja-kerja riil yang manfaatnya diterima secara langsung oleh masyarakat.

Keempat, hambatan intern adalah masalah gerakan mahasiswa dan bukanlah jatah masyarakat untuk menerima ekses kondisi tersebut. Hal ini harus dipecahkan, dengan tetap melanjutkan proses pendidikan.

Kelima, analisis historis kisah gerakan untuk perubahan adalah referensi gerakan perubahan yang cukup penting.
***

Menegakkan dan meneguhkan idealisme memang sebuah langkah yang sangat berat di saat atmosfer pragmatisme menjadi udara yang kita hirup setiap saat. Untuk itu, gerakan mahasiswa sebagai bagian dari “kaum idealis” harus terus berdiri dan menantang segala tirani—baik yang nyata maupun abstrak.

Hambatan jelas selalu menghadang. Terpecahnya gerakan mahasiswa karena tiadanya musuh bersama (common enemy) dan egoisme ideologi, terbatasnya stamina mahasiswa, kegagalan pentransferan gerak (bukan lagi sekedar ideologi) dan lain-lain (juga adanya ‘provokator’). Sebuah kondisi empuk bagi negara (dan elit politik) untuk mengendarai gerakan mahasiswa. Seluruh hambatan itu harus disadari sebagai sebuah evaluasi internal. Sehingga, tidak ada yang terjadi di seluruh pelosok republik ini selain perubahan menuju hal yang positif—demokratis, egaliter dan berkeadilan.[]

No comments:

Post a Comment