Monday, February 19, 2007

Simbiosis Mutualisme antara Islam dan Sosialis

Tulisan ini pernah diterbitkan di Harian Radar Banjarmasin
pada tanggal 3 Februari 2007. Lihat Opini.


MEMBACA tulisan Fathiyah Hasanah yang berjudul ”Islam dan Sosialis Bergandeng Tangan, Relevankah Sebagai Manuver Politik Melawan Neo Imperialisme?” di koran ini (01/02), menyisakan sebuah pertanyaan fundamental. Nampaknya perlu dipertegas kembali tentang makna Islam sebagai sebuah sistem kehidupan (way of life) yang menyeluruh. Jika konsep itu disepakati, lalu bagaimana mendudukkan ideologi sosialisme yang dalam disiplin ilmu sosial berdiri sendiri sebagai sebuah ideologi? Bagaimana pula konsep interaksi dua ideologi ini, secara teologis dan politis?

Memperdebatkan hal ini menjadi relevan ketika kita menyaksikan fenomena bergesernya pendulum peradaban dunia, yaitu ketika Iran berani menantang AS dengan nuklirnya, saat negara-negara Amerika Latin menggugat imperialisme modern yang dipertontonkan secara vulgar oleh AS.

Islam versus Kapitalisme

Secara jelas, Islam berdiri diametral dengan kapitalisme. Walaupun dalam beberapa hal, Islam mengakui hak-hak individu, namun liberalisasi radikal tidak terdapat dalam Islam. Semangat kapitalisme yang eksplotatif telah dikecam dalam berbagai ayat al-Quran. Salah satunya adalah kecaman terhadap orang Yahudi yang berbuat mafsadat fi al-ardl (kerusakan di muka bumi). Islam juga mengajarkan pembatasan penggunaan sumber daya alam—yang merupakan anugerah Tuhan.

Secara teologis, Islam memberikan sebuah perintah untuk melawan orang-orang yang memiliki kecenderungan tiranik dan menindas. Merupakan sebuah janji (al-wa’du) dari Tuhan bahwa kaum muslimin yang mengalami penindasan akan mendapatkan kemenangan dan mewarisi bumi. ”Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas (mustadl’afîn) di bumi dan hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan kami tegakkan kedudukan mereka di bumi.” (QS. al-Qashshash: 5-6)

Jika kapitalisme dimaknai sebagai sebuah proses akumulasi modal dan kekayaan oleh segelintir orang atau kelompok, Islam juga menentang hal itu. QS al-Humazah: 1-4 secara tegas mencerca orang-orang yang menumpuk harta (jama’a mâlâ), menghitungnya dan menganggap harta itu kekal.

Dalam sejarah Islam, terdapat tokoh Abu Dzar al-Ghiffari yang teguh dengan gerakan anti penimbunan kekayaan. Pendapatnya yang kokoh ini diikuti dengan sikap berani mengingatkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjadi pejabat gubernur. Abu Dzar menganggap Muawiyah menimbun kekayaan negara di bait al-mâl (kas negara). Sikap Abu Dzar ini kemudian menjadikan dirinya dinisbatkan sebagai penganjur ”sosialisme Islam” oleh sebagian sejarawan.

Simbiosis Mutualisme

Fathiyah menulis, ”Libanon yang kini menjadi mangsa imperialis pun bergabung bersama kekuatan sosialis untuk mengusir antek imperialis dari negara mereka. Namun, bukankah persatuan ini sebuah bunuh diri politik?” Kalimat ”bunuh diri politik” nampaknya tidak tepat.

Penulis memandang masalah kerjasama negara Islam dan sosialis dalam dua perspektif, yaitu teologis dan politis. Secara teologis, al-Quran adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada rasul. Wahyu berarti suatu cara yang diajarkan kepada nabi-Nya untuk memahami dan mengubah realitas dalam sejarah keselamatan manusia. Apabila nabi Adam as berjuang menentang kebodohan dan kezaliman, Hud as menentang orang-orang yang arogan (mustakbarîn), Saleh as memperjuangkan kesetaraan, Ibrahim as menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan dengan purifikasi tauhid, Syu’aib as melawan ketidakadilan ekonomi, Musa as membebaskan kaum buruh, Isa as memimpin kaum lemah, maka Muhammad saw memperjuangkan berdirinya sebuah tatanan sosial masyarakat yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur kebenaran, kesetaraan sosial dan persaudaraan (ukhuwah).

Secara teologis, Islam adalah sebuah sistem yang berdiri sendiri, berbeda dengan sosialisme. Jikalau kemudian varian tafsirnya berkesesuaian dengan ide-ide dasar ideologi sosialis, maka itu bukan berarti Islam ekuivalen dengan sosialisme. Di sini perlu diperhatikan tentang aspek pilihan kata. Hendaknya kita tidak terjebak dengan kata-kata sosialisme Islam, jangan terburu-buru menolak atau menerima. Penulis lebih sepakat bahwa terdapat banyak konsep yang berkesuaian antara Islam dan sosialisme, terutama pada wilayah keadilan sosial dan ajaran tentang perubahan sosial. Walau begitu, landasan ilahiah dan spiritual yang ada pada Islam tetap membedakan keduanya.

Cara pandang ini hendaknya diikuti dengan perspektif politis. Antara blok Islam dan sosialis bisa membangun sebuah simbiosis mutualisme (kerjasama saling menguntungkan) antara satu dengan yang lain. Bukankah untuk memperoleh sebuah kekuatan besar harus menggabungkan keragaman potensi yang dimiliki oleh kalangan yang berkepentingan terhadap sebuah perubahan tersebut?

Rasulullah juga pernah menghimpun seluruh penduduk Madinah untuk dapat mempersatukan dan mendamaikan mereka. Selain kaum muslimin terdapat juga Kristen, Yahudi dan Zoroaster. Mereka juga berbeda suku, ada ’Auz dan Khazraj, terdapat pula berbagai klan keluarga. Kebersamaan dalam keragaman ini dibingkai oleh Piagam Madinah, konstitusi demokratis pertama dalam sejarah manusia. Di sini, penulis ingin menunjukkan bahwa Islam mampu bergandengan tangan dengan elemen lain (yang secara ideologis berbeda) untuk sebuah tujuan tertentu.

Melihat data yang ada, eksploitasi sumber kekayaan alam di Indonesia sudah sangat mengerikan. Penghisapan itu ternyata bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara Arab dan Dunia Ketiga. Keadaan ini diperparah lagi dengan politik pecah belah yang dijalankan AS dan sekutunya. Permainan mereka mempengaruhi kebijakan internal sebuah negara. Tentunya kita tidak lupa dengan Economic Hit Man (EHM) yang bertugas menyusup dan memporakporandakan sektor finansial sebuah negara. Fenomena ini sudah dibongkar oleh John Perkins yang juga mantan anggota EHM tersebut.

Kerjasama politik blok anti Amerika (sebagai representasi kapitalisme modern) harus digalang sebagai sebuah bentuk pemberontakan global terhadap hegemoni dan dominasi Amerika atas dunia Islam dan negara-negara di Dunia Ketiga. Dengan mengambil kerangka pikir bahwa kerjasama ini adalah sebuah mu’âmalah siyâsah (interaksi politik), maka menjadi sebuah keniscayaan jika Libanon, Iran, Venezuela dan Bolivia bergandengan tangan menghadang Amerika.

Terakhir, dengan melihat kondisi internasional yang sedemikian rupa, langkah Libanon yang direpresentasikan oleh pemimpin Hizbullah, Sayyid Husain Nasrallah, yang mengambil spirit perlawanan bersama terhadap imperialisme global adalah sebuah langkah yang tepat. Koalisi politik (tahaluf al-siyâsi) harus dijalankan agar kemenangan semakin dekat datangnya.***