Monday, February 19, 2007

Pers, Globalisasi dan Pencerdasan Masyarakat

Tulisan ini sebelumnya pernah dimuat di Harian Banjarmasin Post, edisi 9 Februari 2007. Lihat Opini

KEMBALI kita berjumpa dengan tanggal 9 Februari.
Tanggal yang secara resmi diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Tanggal ini, secara historis, diambil dari saat pertama pendirian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946 di Solo. Setelah kedaulatan bangsa, PWI secara resmi berdiri di Jakarta yang selanjutnya mengkoordinir pers secara nasional.

Hal ini secara langsung juga menjadi sebuah bentuk kontrol terhadap media massa selama Orde Baru berkuasa. Praktis, satu-satunya organisasi kuli tinta yang berdiri dan mendapat pengakuan negara saat itu adalah PWI. Tidak dapat dipungkiri, pernah terjadi sebuah masa dimana keanggotaan dalam PWI menjadi legitimasi bagi kewartawanan seseorang.

Namun di sini penulis tidak ingin mengungkapkan atau mempertentangkan bentuk keberpihakan politik pers tersebut. Terlebih, saat ini sudah sangat banyak organisasi pers yang berdiri. Baik yang universal maupun semacam paguyuban profesi sesuai dengan wilayah kerja: cetak, radio, televisi maupun internet. Kondisi ini jelas menampakkan bahwa demokratisasi di internal dunia pers sudah berjalan baik. Aspirasi dan ideologi dihargai sebagai entitas khas yang berhak memunculkan diri di mata publik.

Perdebatannya justru adalah sejauhmana peran pers dalam proses pencerdasan masyarakat. Nampaknya perlu didiskusikan lebih lanjut—yang kemudian diikuti langkah kongkret—tentang proses pencerdasan masyarakat oleh pers ini. Karena peran media massa sangatlah penting dalam memberi citra terhadap sesuatu, memberi definisi terhadap sebuah obyek, bahkan mengarahkan persepsi masyarakat terhadap perubahan, misalnya.

Media massa telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif; media massa menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan (McQuail: 1994).

Kuasa Modal dan Globalisasi

Pers adalah institusi fundamental dalam sebuah masyarakat. Proses artikulasi gagasan, tranformasi kebijakan hingga proses unjuk rasa dari seorang pribadi maupun kelompok kepentingan (interest group) memerlukan kehadiran pers sebagai penyalurnya. Kadang bahkan kita bisa membaca tingkat kecerdasan masyarakat dari jumlah tiras sebuah harian pagi. Jika oplah semakin meningkat, dapat disimpulkan bahwa angka penjualan naik dan minat baca masyarakat juga meningkat.

Sebuah kekhawatiran yang harus diwaspadai adalah ketika peran strategis pers ini terlibas oleh kepentingan modal. Saat ini, kita berada dalam sistem kapitalisme yang mencengkeram, sebuah sistem—sekaligus kultur—yang menabalkan kapital sebagai dewa. Zaman yang memenangkan kekayaan dan uang. Kondisi ini harus diwaspadai, jangan sampai pers kehilangan idealisme saat berhadapan dengan modal. Namun, agaknya kita boleh sedikit lega karena Indonesia berkomitmen menghindari oligopoli. Insan pers Indonesia masih menginginkan adanya media massa, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang terjaga independensi dan integritasnya.

Era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini diikuti dengan meruaknya teknologi modern. Akses informasi masyarakat tidak terbendung. Internet, TV dan radio menjadi entitas terbelah dengan segmen masing-masing. Dalam keadaan ini, media cetak agaknya mengalami sebuah dilema. Bagaimana menjawab perkembangan baru yang dihadirkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi.

Teknologi memberi kemungkinan baru dalam cara masyarakat mendapatkan berita. Bersama teknologi baru hadir pula gaya hidup baru, yang kemudian juga menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru. Dalam kaitan ini pengelola media konvensional di berbagai penjuru dunia sekarang ini harus melakukan berbagai langkah konsolidasi, sebagai penyikapan strategis. Bukan hanya kelangsungan hidup, namun juga mempertahankan audiens.

Pencerdasan Masyarakat

Agenda terbesar dari insan pers sesungguhnya adalah pencerdasan masyarakat. Menurut penulis, terdapat beberapa hal yang pantas dicatat dalam hal ini. Pertama, pers harus memberikan informasi yang benar terhadap audiens yang mengakses media tersebut. Kebenaran ini tentunya berlandas pada asas cover both side (keberimbangan pemberitaan). Netralitas dan independensi sebuah media harus dikedepankan. Walaupun, misalnya media tersebut dimiliki oleh kekuatan modal tertentu.

Kedua, dalam kondisi bangsa yang masih terjadi konflik di beberapa daerah, peristiwa-peristiwa yang diberitakan kadang justru memperkeruh situasi. Dalam kondisi inilah, pers mengedepankan jurnalisme profetis. Jurnalisme profetis harus memilih topik-topik yang bisa menawarkan solusi, bukan hanya memaparkan masalah. Jurnalisme profetis adalah suatu upaya penyelenggara pers untuk menempatkan pers sebagai suatu kekuatan yang bisa memberikan alternatif solusi. Pers yang lebih cermat melihat adanya kebutuhan mendesak masyarakat agar masyarakat tidak terus bertikai. Jurnalisme profetis justru menjembatani kelompok bertikai untuk berdamai.

Ketiga, perluasan peran media massa sebagai penggerak aktivitas sosial masyarakat. Sebagai instrumen pemberi warta tentunya sebuah koran, misalnya, memiliki sebuah kekuatan persuasif tersendiri untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Peran propaganda sebuah media massa sangatlah kuat. Daya pengaruh ini mampu memobilisasi masyarakat untuk membantu penderitaan korban bencana, misalnya. Atau juga pembentukan posko keprihatinan. Saat ini beberapa media—baik cetak, radio maupun televisi—telah membuka berbagai posko maupun pundi amal. Langkah ini hendaknya diperluas dalam berbagai segmen aktivitas: sosial, budaya, ekonomi, politik.

Keempat, kecerdasan ekuivalen dengan kondisi berdaya. Karena itu, langkah empowering (pemberdayaan) harus menjadi agenda pokok dari sebuah media. Posisi media massa hendaknya selalu berpihak kepada masyarakat. Opini yang diciptakan sesuai dengan nurani masyarakat. Sekaligus, dalam kondisi tertentu harus siap berhadapan dengan kebijakan penguasa. Peran media massa cukup signifikan untuk mempengaruhi kebijakan eksekutif, merubahnya menuju tuntutan masyarakat. Namun, berdiri diametral bukan berarti membenci atau memusuhi. Landasan nurani dan persaudaraan tentunya bisa menghiasi kritik membangun yang disodorkan oleh sebuah media. Dalam hal ini, kepekaan pejabat sangat diharapkan. Kontrol media dan kepekaan penguasa menjadi sinergi yang indah.

Kelima, media massa secara sadar mengembangkan nilai dan norma berdasarkan visi-misi dan latar belakang usahanya, setidaknya ada tiga fungsi media massa perankan yaitu memberi informasi, menyuguhkan hiburan, dan mengembangkan propaganda untuk suatu wacana. Fungsi yang disadari atau tanpa disadari oleh media massa adalah fungsinya sebagai transfer kebudayaan (Purwasito: 2002). Kebudayaan adalah cermin tingkat peradaban. Sederhana saja, misalnya adalah budaya bersih. Mengingat Banjarmasin sempat dinobatkan sebagai kota terkotor di negeri ini, maka media massa sangat berperan bagi propaganda pentingnya hidup bersih.

Sebagai penutup, setidaknya lima langkah di atas bisa menjadi awal yang baik bagi proses pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Semoga dengan peringatan Hari Pers Nasional ini, dunia pers mampu menangkap semangat zaman, menghindari dominasi kapital dan mengedepankan jurnalisme profetis: jurnalisme pembawa pesan kedamaian.***